Agar Pemulihan Ekonomi Tidak Sia-sia, Penanggulangan Kesehatan Harus Diutamakan
WJtoday, Jakarta - Penanggulangan kesehatan harus diutamakan agar semua program perbaikan ekonomi tidak sia-sia.
Hal tersebut dinyatakan Institute of Development of Economics and Finance (Indef) dalam salah satu sarannya kepada pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional tahun 2022 di tengah pandemi Covid-19.
Dalam Kajian Tengah tahun 2021, Indef mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam jalur pemulihan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021 sebesar -0,74 persen (yoy). Membaik dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2020 sempat mencapai -5,20 persen, kuartal III 2020 membaik menjadi -3,49 persen. Pemulihan berlanjut di kuartal IV 2020 dengan capaian pertumbuhan -2,19 persen.
Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional terancam oleh munculnya pandemi covid-19 gelombang kedua dan rendahnya vaksinasi. Per 6 Juli 2021, penambahan kasus baru mencapai rekor tertingginya sejak pandemi muncul yakni 31.189 kasus baru covid-19 dalam 24 jam. Selain itu, keterbatasan suplai vaksin membuat capaian vaksinasi nasional rendah.
"Per 6 Juli 2021, total penduduk yang sudah disuntik vaksinasi pertama 33.17 juta orang, anya 18,27 persen dari target, dan yang sudah disuntik vaksinasi kedua 14,26 juta orang," kata Esther dalam diskusi Indef, Rabu (7/7/2021).
Indef menilai bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional belum mencapai target yang sudah ditentukan. Beberapa sektor masih belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi, seperti sektor perbankan dan permintaan barang impor.
Lima hal yang harus dilakukan pemerintah agar bisa terus menggenjot perekonomian nasional menurut Indef adalah:
1. Indonesia harus mengutamakan sektor Kesehatan terlebih dahulu dalam penanganan pandemi. Hal ini bertujuan agar segala upaya kebijakan ekonomi yang sudah dikucurkan tidak sia-sia. Beberapa hal yang harus segera dilakukan antara lain mempercepat cakupan vaksinasi nasional, memastikan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali dengan sebenar- benarnya, dan meningkatkan tracing dan testing individu yang kontak erat dengan suspek covid-19.
2. Menutup perbatasan dengan negara lain agar mobilitas penduduk antar negeri berhenti sementara. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan
PPKM Darurat Jawa-Bali.
3. Pemerintah perlu berhati-hati dalam melakukan reformasi perpajakan agar agenda pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik dan benar.
4. Memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu agar masyarakat yang terkena dampak pandemi, terutama kelompok hampir miskin, tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
5. Memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, melihat perkembangan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat perlu diperhatikan agar agenda pemulihan berjalan di lintasan yang baik dan stabil. Dalam jangka Panjang, melimpahnya sumber daya manusia, energi terbarukan dan pasar yang besar perlu mendapat perhatian yang lebih agar dampak ekonomi pandemi covid-19 bisa ditambal di masa depan.***
