Aksi Demo Desak KPK Tangkap Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog Ditangkap

Aksi Demo Desak KPK Tangkap Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog Ditangkap

WJtoday, Jakarta - Sedikitnya 500 orang yang tergabung dalam massa Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024) siang. 

Mereka mendesak KPK mengusut kasus dugaan korupsi impor beras yang menyeret Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Ada kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif terhadap pengadaan impor beras setujukah kawan-kawan? Yang mana kejahatan ini melibatkan petinggi-petinggi pejabat negara, kita sebut saja Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan juga Kabulog Bayu Krisnamurthi," ujar salah satu orator di atas mobil aksi.

Mereka mendorong kedua pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi impor beras tersebut ditangkap oleh lembaga antirasuah secepatnya.

"KPK harus segera menangkap Kepala Bapanas dan Kabulog," teriak salah satu orator di atas mobil aksi.

Menurut salah satu orator, kasus dugaan korupsi impor beras tersebut membuat harga beras melambung tinggi, sehingga rakyat sulit untuk membeli beras karena keterbatasan ekonomi. 

"Menyebabkan kenaikan harga pada beras yang kita ketahui bahwa beras menjelang dari bulan Ramadhan kemarin sampai hari ini harganya mencekik rakyat-rakyat," katanya.

Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, massa tiba di gedung Merah Putih KPK pukul 12.57 WIB. Terlihat massa mengikuti aksi terdiri lintas elemen masyarakat mahasiswa hingga orang tua.

Mereka membawa sejumlah spanduk bergambar Arief dan Bayu mengenakan rompi oranye hingga digambarkan seperti tikus berdasi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melaporkan Arief dan Bayu ke KPK, Rabu (3/7/2024) kemarin.

Adapun dua klaster kasus impor beras dilaporkan yaitu mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Serta, juga dilaporkan dalam dugaan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Hari menjelaskan duduk perkara kasus mark up impor beras, perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dolar AS per ton dengan skema FOB dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF.

Namun sejumlah data yang dikumpulkan menyebut, harga realisasi impor beras itu jauh di atas harga penawaran. 

Dugaan mark up ini juga diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai 371,60 juta dolar AS.

Artinya Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata 655 dolar AS per ton. Dari nilai ini, tutur Hari, ada selisih harga atau dugaan mark up senilai 82 dolar AS per ton.  

Jika kita mengacu harga penawaran beras asal Vietnam, maka total selisih harga sekitar 180,4 juta dolar AS. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun.

Sementara itu, masalah dugaan kerugian negara akibat demurrage (denda) pelabuhan impor beras senilai Rp294,5 miliar. 

Hari membeberkan, kerugian ini akibat tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.

"Beredar informasi yang masih diperlukan pendalaman, penyebab utama dari keterlambatan bongkar muat yang berujung denda atau demurage ini akibat kebijakan dari Kepala Bapanas yang mewajibkan Bulog menggunakan peti kemas (kontainer) dalam pengiriman beras impor ini. Ini dituding menyebabkan proses bongkar lebih lama dari cara sebelumnya yang menggunakan kapal besar tanpa kontainer," beber Hari.***