Baru 86 Persen Pejabat Kemenkeu Lapor Harta Kekayaan Periodik 2022
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 86 persen pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2022. KPK mengingatkan masih ada batas waktu pelaporan harta kekayaan periodik 2022 hingga 31 Maret 2023.
"Sebagaimana teman-teman juga bisa akses di peta kepatuhan LHKPN Kemenkeu sudah mencapai 86 persen. Saya kira ini data atau angka yang dinamis dan akan terus berubah seiring dengan terus dipenuhinya kewajiban ini," kata Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, Selasa (28/2/2023).
Meski belum 100 persen yang melaporkan harta kekayaannya, KPK tetap mengapresiasi para wajib lapor di Kemenkeu. Sebab, dari catatan KPK pada periodik sebelumnya, tingkat kepatuhan para wajib lapor di Kemenkeu sangat tinggi.
Lebih lanjut, kata Ipi, KPK berharap agar prestasi tersebut dapat dipertahankan Kemenkeu.
"Saya kira saya juga perlu mengapresiasi Kemenkeu, tingkat kepatuhan LHKPN Kemenkeu sepanjang tahun menunjukkan angka yang sangat baik di angka 99 lebih persen, bahkan yang terakhir untuk kepatuhan periodik 2021 mencapai 100 persen," ungkap Ipi.
Sebelumnya, KPK menginformasikan bahwa ada sekira 13 ribu pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya. KPK mengingatkan ada batas waktu kepada para wajib lapor untuk menyerahkan LHKPN hingga 31 Maret 2023.
"Batas waktu pelaporan LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berjalan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya. Sehingga 13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023," ujar Ipi.
Kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999. Ketentuan ini yang menjadi dasar wajib lapor LHKPN. Namun demikian, setiap instansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain di lingkungan instansinya yang memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor (WL) LHKPN. Sesuai data eLHKPN periodik 2021, tercatat ada total 33.370 wajib lapor di Kemenkeu.
Sementara itu, Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.***
