Bawaslu Tolak Undangan Rakor Penundaan Pemilu 2024 dari Kemenko Polhukam

Bawaslu Tolak Undangan Rakor Penundaan Pemilu 2024 dari Kemenko Polhukam
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak undangan rapat koordinasi (rakor) penundaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Dia berkata Bawaslu Balikpapan diminta tidak menghadiri undangan.

"Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta," kata Fritz melalui pesan singkat, seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Sabtu (19/3/2022).

Fritz tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu. Dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut.

Sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.

"Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku," ucap Ilham melalui pesan singkat, Jumat (18/3).

Baca juga: Hasil Survei: Tiga Provinsi Tolak Tunda Pemilu, Termasuk Jabar

Untuk diketahui, Kemenko Polhukam menginisiasi rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara rencananya digelar pada 21 Maret dengan mengundang penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai narasumber.

Tema acara seperti tercantum dalam undangan adalah Rapat Koordinasi terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah. 

Acara akan dihelat di Hotel Gran Senyuur Balikpapan yang akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.

Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat digelar bukan untuk mengonsolidasikan penundaan pemilu.

"Jadi itu untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud, Jumat (18/3).  ***