BBM Naik Signifikan, Pemerintah tak Dengar Suara Rakyat

BBM Naik Signifikan, Pemerintah tak Dengar Suara Rakyat
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Kritik ramai disuarakan merespons kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah. Kenaikan ini dinilai sangat negatif, karena pemerintah ternyata tidak mendengarkan suara rakyat.

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menyampaikan kritiknya ini lewat siaran pers, dikutip Minggu (4/9/2022).  

Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang baru saja bangkit pasca-pandemi Covid-19. Kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.

“Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat." ujar Diah.

"Ini sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat,” dia melanjutkan..

Politisi fraksi PKS ini menambahkan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. 

“PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Diah melanjutkan, kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi kita. Pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat. 

“Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” tutup Diah.

Harga BBM tak Perlu Naik Jika Kebocoran Subsidi Mampu Dibenahi
Sekali lagi kritik tajam atas diskursus kenaiklan harga BBM bersubsidi mengemuka. Pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo Pemerintah dinilai Sartono belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar. 

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 September 2022.

“Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan,” sebut Sartono.

Ia mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik.

“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat,” ungkapnya. 

Kondisi ini juga menurutnya diperparah dengan belum maksimalnya program bansos.

Program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal. Dia pun berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik. 

“Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” tandasnya.

Selama Ini Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi Bahan Bakar Umum (BBM) tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu sehingga perlu dialihkan. 

Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tak tepat sasaran mencapai sekitar 70-80 persen.

"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil." kata Sugeng dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

"Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Sugeng, porsi terbanyak pengguna Pertalite bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang semestinya mendapatkan BBM bersubsidi. Selain tidak tepat sasaran, Sugeng juga menerangkan, saat ini subsidi BBM sudah sangat memberatkan. 

Untuk itu, jika BBM tidak dinaikkan maka bisa mempengaruhi keuangan negara. Alasannya, karena harga minyak dunia jauh melebihi proyeksi awal APBN 2022. Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian. 

“Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel,” terang Sugeng.

Menurut Sugeng, kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan program bantuan sosial. Bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya. 

"Sebab naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, dan program bantuan sosial ini untuk mencegah terjadinya inflasi," jelasnya.

Selain itu, lanjut legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut, setelah kenaikan, beberapa golongan harus diberikan akses untuk membeli Pertalite seharga Rp7.650/liter. Mulai dari kendaraan roda dua, transportasi umum, hingga kendaraan yang mendukung ekonomi atau kendaraan pengangkut logistik seperti truk roda empat.

Sugeng juga mengingatkan, sudah waktunya pemerintah melakukan revisi peraturan pemerintah. Yakni, SPBU yang melayani kendaraan pribadi atau mobil mewah untuk mengisi BBM bersubsidi, maka izin SPBU tersebut dapat dicabut. Hal ini perlu dilakukan agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.  ***