Beda Kebijakan Penanganan Covid-19 Antara Jatim dan Jabar
WJtoday, Bandung - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, Jawa Timur, tahap ketiga resmi dihentikan sejak 8 Juni lalu. Sebagai gantinya, Kota Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo menerapkan PSBB transisi selama 14 hari ke depan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan untuk tak memperpanjang PSBB dan menggantinya dengan masa transisi.
"Saya khawatir di beberapa area itu kondisi warganya sudah mulai banyak yang mengeluh, mereka tidak bisa mencari makan," kata Risma awal pekan ini.
Pelonggaran PSBB ini berbanding terbalik dengan penambahan kasus virus corona (covid-19) di Jatim yang terus meningkat. Pada 12 Juni 2020, jumlah penambahan kasus positif covid-19 di Jatim berada di posisi tertinggi secara nasional yakni 318 kasus.
Secara akumulatif, jumlah kasus positif di Jatim mencapai 7.421 kasus. Dari jumlah tersebut, 575 orang meninggal dunia dan 1.865 dinyatakan sembuh.
Provinsi yang beribu kota di Surabaya itu tercatat menjadi provinsi kedua dengan kasus terbanyak usai DKI Jakarta yakni 8.740 kasus. Surabaya bahkan sempat masuk sebagai zona hitam covid-19. Tim gugus tugas setempat pun khawatir Surabaya akan seperti Kota Wuhan, China, karena persebaran kasusnya tertinggi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam rapat beberapa waktu lalu telah meminta gugus tugas penanganan covid-19 untuk fokus menangani di tiga provinsi dengan kasus tertinggi, yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, termasuk Jatim.
Sebagai wilayah yang kasusnya masih tinggi, Jokowi meminta agar jajarannya memberi perhatian khusus ke Jatim.
"Tolong ini jadi perhatian khusus, sehingga angka penyebarannya bisa lebih turun lagi," katanya.
Pemerintah pun memasok mobile Biosafety Level (BSL) 2 untuk mempercepat pemeriksaan spesimen di Jatim. Proses pemeriksaan yang masif juga diklaim menjadi penyebab tingginya kasus positif covid-19 di Jatim.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sempat menyampaikan, jumlah kasus positif covid-19 di Jatim melonjak karena pemeriksaan tes masif menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Semakin banyak kita periksa, semakin banyak kasus yang terkonfirmasi. Seperti halnya Jatim karena jumlah PCR mesin makin banyak," ucapnya pekan lalu.
Berbeda dengan Jawa Barat, Provinsi yang pernah menjadi episentrum corona tertinggi setelah DKI itu kasusnya perlahan turun. Penambahan kasus positif di Jabar per 12 Juni hanya 19 orang. Adapun, total kasusnya menjadi 2.572.
Meski jumlah kasus mulai menurun, pemerintah provinsi Jabar justru memutuskan memperpanjang PSBB hingga 26 Juni mendatang.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam keterangannya menyampaikan, PSBB hanya diterapkan di kabupaten/kota yang berada di zona kuning corona. Zona kuning merujuk pada kondisi risiko penularan rendah namun masih terjadi penularan lokal.
Sementara untuk kabupaten/kota yang berada di zona biru tak perlu lagi menerapkan PSBB.
Terdapat 10 wilayah yang masih masuk zona kuning di antaranya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung. Sementara beberapa wilayah yang masuk Bodebek tetap menyesuaikan PSBB di DKI.
Emil, sapaanya, mengakui bahwa angka reproduksi (Rt) covid-19 di Jabar masih sangat dinamis. Sempat berada di angka 0,68 dua pekan lalu. Namun, memasuki pertengahan Juni, angkanya naik menjadi 0,82.
Sesuai standar indikator Rt, suatu wilayah dapat dinilai aman apabila berada di bawah angka 1.
Kendati demikian, Emil meminta para kepala daerah di Jabar untuk tetap mewaspadai penyebaran virus corona.
"Walaupun angka reproduksi di bawah angka satu ini sudah lampu kuning kepada wali kota/bupati untuk tidak melonggarkan pengawasan. Kami sudah siapkan 627 mobil covid-19 tes dan sudah beredar yang kami prioritaskan pengetesan di pasar," tegas Emil.
Jabar sendiri pernah memperoleh apresiasi dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang menilai Jabar menjadi provinsi terbaik menangani kasus covid-19.
Selain memiliki koordinasi yang baik dengan pemerintah, Jabar juga disebut berkomitmen mencegah transmisi covid-19. Dampaknya, terjadi penurunan angka kasus sejak penerapan PSBB.
Sejak PSBB secara proporsional diterapkan Pemprov Jabar pun secara bertahap membuka kegiatan di sejumlah sektor.
Tahap pertama adalah kegiatan di tempat ibadah. Setelah itu, kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, tapi berisiko kecil terhadap penularan COVID-19, seperti industri dan perkantoran, dibuka. Kemudian disusul pembukaan sektor perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.
Menurut Emil, pembukaan kegiatan di sejumlah sektor secara bertahap sebagai antisipasi munculnya gelombang kedua COVID-19. Khusus sektor pariwisata, ia merekomendasikan kepada kepala daerah untuk membuka destinasi wisata outdoor.
Dia mengatakan, rekomendasi tersebut merujuk pada gelombang dua yang terjadi di Korea Selatan, di mana penularan COVID-19 terjadi di destinasi wisata malam hari. ***
(Sumber: CNNIndonesia dan sumber lainnya)
