backgroud
logo

Buletin

 

Pasal 46 Tentang Minyak dan Gas Bumi Hilang dari Naskah UU Cipta Kerja

Pasal 46 Tentang Minyak dan Gas Bumi Hilang dari Naskah UU Cipta Kerja

 
Pasal 46 Tentang Minyak dan Gas Bumi Hilang dari Naskah UU Cipta Kerja
DPR Resmikan UU Cipta Kerja . (WJtoday)
WJtoday
Jumat, 23 Oktober 2020 | 14:06 WIB
WJtoday, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa Undang Undang sapu jagat, UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman.

Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), Pratikno berserta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly angkat bicara terkait bertambahnya jumlah halaman UU Cipta Kerja dari 812 halaman saat di kirim DPR ke Setneg, menjadi 1.187 halaman. 
 
Pratikno dan Yasonna memastikan, meski jumlah halaman beda, tapi isi tetap sama. 

Namun, dia menyebut ada satu pasal yang dicabut dari naskah tersebut. Pasal yang hilang dari draf UU Cipta Kerja terbaru yang sudah dipegang pemerintah adalah pasal 46 yang berisi tentang minyak dan gas bumi itu memang seharusnya tidak ada di dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama pemerintah.

Namun, pasal tersebut belum dihapus saat DPR menyerahkan draf final UU Cipta Kerja ke pemerintah pada 14 Oktober 2020.

Pasal 46 sendiri berisi tugas BPH Migas. Awalnya pemerintah mengusulkan kewenangan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee dialihkan dari BPH Migas ke Kementerian ESDM dalam pasal ini.

Pasal 46 ini sebelumnya sempat tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. 

Tetapi, pasal tersebut dihapus dari naskah UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman yang dikirimkan Sekretariat Negara ke sejumlah organisasi masyarakat Islam.

Menurut Pratikno, isi naskah yang disiapkan Kementerian Sekretaris Negera (Kemensetneg) sebanyak 1.187 halaman, sama dengan yang disampaikan DPR. 

“Substansinya sama dengan naskah yang di sampaikan DPR kepada presiden,” tegas Pratikno, melalui pesan singkat kepada wartawan, kemarin.

Pratikno menjelaskan, setiap naskah UU dilakukan formating dan pengecekan teknis terlebih dulu oleh Kemensetneg sebelum disampaikan kepada Presiden. Setiap item perbaikan teknis, kata dia, juga dilakukan seperti typo (salah ketik) dan perbaikan lain. 
“Semua dilakukan atas persetujuan pihak DPR yang dibuktikan dengan paraf Ketua baleg,” katanya.

Pratikno menuturkan, jumlah halaman itu tak bisa menjadi indikator untuk mengukur kesamaan dokumen. Sebab, jumlah halaman bisa berbeda ketika diukur dengan ukuran kertas maupun ukuran huruf yang juga ber beda. 

“Mengukur kesamaan dokumen dengan indikator jumlah halaman itu bisa misleading. naskah yang sama, diformat pada ukuran kertas berbeda, dengan margin berbeda, dan font berbeda, akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda,” jelasnya.

Pratikno juga menegaskan, setiap naskah UU yang akan ditandatangani presiden dilakukan dalam format kertas presiden dengan ukuran yang baku. Pernyataan yang sama disampaikan menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly.

Menurut dia, perbedaan jumlah halaman itu terjadi karena naskah yang diberikan ke MUI dan Muhammadiyah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi jenis kertas atau tipe huruf yang dipakai. “Jenis kertas, spasi lebih jarang, font berbeda dengan yang dari DPR,” kata Yasonna, kemarin.

Politikus PDIP itu memastikan tidak ada perubahan yang substansial dalam UU Ciptaker meski jumlah halamannya bertambah. “Pasti berbeda dari jumlah halaman. Yang penting isinya sama,” tegasnya.

Setelah pembahasan di rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, usulan pemerintah tersebut tidak dapat diterima.***

WJT / agn

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya