backgroud
logo

Buletin

 

Tito Khawatir Lebih dari Rp200 T APBD Terparkir di Bank Dimanfaatkan Pengusaha Besar

Tito Khawatir Lebih dari Rp200 T APBD Terparkir di Bank Dimanfaatkan Pengusaha Besar

 
Tito Khawatir Lebih dari Rp200 T APBD Terparkir di Bank  Dimanfaatkan Pengusaha Besar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .
WJtoday
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 08:27 WIB
Wjtoday, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak anggaran daerah yang malah didiamkan di bank. Tak tanggung-tanggung, jumlah dananya mencapai Rp 252,78 triliun.

Tito menjelaskan dana tersebut merupakan anggaran beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut berkaitan dengan masih rendahnya realisasi anggaran daerah.

"Ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yangg kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun, ini total," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat nasional yang dikutip melalui YouTube Kemenko Perekonomian, Sabtu (24/10/2020).

 Tito Karnavian mengatakan ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total Rp252,78 triliun. Secara rinci, dana APBD sejumlah provinsi yang ditempatkan bank adalah senilai Rp76,78 triliun, sedangkan dana kabupaten/kota senilai Rp167,13 triliun.

Simpanan pemda tertinggi di perbankan per posisi September 2020 berada pada bank yang berlokasi di Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp27,26 triliun. Sementara itu, terendah berada pada bank yang berlokasi di Gorontalo dengan nilai Rp1,34 triliun.

Menurutnya, APBD tersebut disimpan pemerintah daerah untuk mendapatkan bunga tidak untuk diedarkan ke masyarakat dalam bentuk program-program di daerah
sehingga membuat program untuk masyarakat menjadi tersendat.
Padahal, bank tereafilasiasi dengan pengusaha-pengusaha, meskipun tidak menutup kemunginan ada juga pelaku UMKM di dalamnya yang menjadi debitur bank.

"Otomatis kegiatan APBD di daerah yang didepositokan itu programnya tidak didikte pemerintah, tetapi didikte pengusaha yang mendapatkan kredit itu tidak sinkron dengan program pemerintah pusat," katanya

Mendagri, Tito Karnavian, khawatir dana ratusan triliun yang nganggur itu malah akan dimanfaatkan oleh pengusaha besar dan tidak menghidupkan perekonomian kecil/menengah.

 Lebih jauh menurut Tito, dana anggaran itu malah diedarkan oleh bank ke pengusaha tertentu.

"Ya, beredarnya mungkin ke apa, diedarkan oleh bank, bank itu mungkin terafiliasi kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin mampu. Saya enggak ngerti apa ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas?" ujarnya.

Karena temuan itu, Tito memohon kepada kepala daerah untuk tidak mencari aman soal anggaran. Namun yang ia inginkan justru para kepala daerah memanfaatkan betul dana yang ada untuk dijadikan program dalam rangka penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) sehingga bisa menjaga tingkat inflasi lebih rendah.

"Ini dalam rangka pemulihan ekonomi, spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif," tuturnya.

"Dalam waktu kurang dua bulan ini, kami Kemendagri akan lakukan evaluasi mingguan, mana daerah dengan belanja rendah. Kalau susah didorong nanti, inspektorat jenderal Kemendagri akan minta turun cek ke mana ini dan kenapa tidak turun," pungkasnya. ***

WJT / nun

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya