KPAI Sebut Sekolah di Jabar Belum Siap Laksanakan KBM Tatap Muka

KPAI Sebut Sekolah di Jabar Belum Siap Laksanakan KBM Tatap Muka
Lihat Foto
WJtoday, Jakarta - Sebagian besar dari 46 sekolah di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan DKI Jakarta belum siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka. Ini berdasarkan pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam empat bulan terakhir.

"Secara umum, dari 46 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Retno Listyarti menyatakan, rata-rata sekolah di Jawa Barat belum siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di kondisi Pandemi Covid 19 ini. Pasalnya ujar dia, infrastruktur sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di sekolah-sekolah belum terpenuhi.

Menurut Retno, selama ini pihaknya sudah meninjau langsung kesiapan infrastruktur protokol kesehatan di sekolah-sekolah jelang pelaksanaan PTM.

Hasilnya ujar dia, dari sekolah-sekolah yang dikunjungi rata-rata infrastrukturnya belum siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kondisi Pandemi Covid-19.

"KPAI menilai sebagian besar sekolah belum siap menggelar sekolah tatap muka, karena banyak sekolah yang belum siap infrastruktur protokol kesehatannya hanya satu yang siap yaitu di SMK 11 Kota Bandung," ujarnya.

Menurutnya, demi keselamatan, hak hidup menjadi nomor satu dan hak sehat nomor dua. Adapun hak pendidikan berada pada nomor tiga. Guna memenuhi dua hak utama itu, KPAI berharap jika ingin menerapkan SKM, pihak sekolah menyiapkan infrastruktur sesuai protokol kesehatan.

Retno jugamengatakan  mestinya masa darurat Covid-19 sudah dapat teratasi karena telah berjalan hampir sembilan bulan. Sayangnya, segala kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) belum terselesaikan, terutama di luar Jawa serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang tidak memperoleh apa pun sejak KBM dari rumah diterapkan.

Saat PJJ, sambung dia, ditemui beberapa kendala. Guru belum siap pembelajaran digital, masalah orang tua mendampingi anak belajar, disparitas pelayanan PJJ karena peserta didik tidak punya peralatan, jaringan buruk, dan mahalnya harga kuota internet, misalnya.

Untuk itu, Retno meminta seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah memilih materi-materi yang akan diajarkan saat PJJ atau tatap muka. Dianjurkan tidak memilih yang sukar dan membutuhkan bimbingan langsung oleh pengajar.

“Kepala Sekolah harus memastikan hal tersebut dalam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah,” ujar Retno. 

Sebelumnya Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar Iwan Hermawan mendorong gubernur, bupati dan wali kota agar menggelar pendidikan dengan metode tatap muka secara bertahap di sekolah tingkat menengah atas atau pendidikan menengah kejuruan pada tahun ajaran baru di bulan Januari.

Dirinya menyarankan, agar belajar tatap muka tetap dilaksanakan  tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

"Saya berharap untuk kota dan kabupaten di Jabar mulai untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara gradual, artinya tidak perlu sekaligus masuk tapi cukup beberapa siswa misalkan berapa persen satu kelas sudah bisa masuk dan bertahap 10, 11, dan 12 untuk SMA gitu," kata dia ketika ditemui di Kantor Ombudsman Jabar, Kamis (12/11).

Iwan pun menambahkan, pendidikan tatap muka mesti digelar karena belakangan ini murid dan guru sudah jenuh untuk menjalani proses belajar dengan metode jarak jauh atau daring.

"Saya melihat pendidikan daring malah menghasilkan kualitas pendidikan yang rendah. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena sudah masuk titik jenuh bagi para siswa dan guru dalam proses PJJ ini," paparnya.***