backgroud
logo

Buletin

 

Mengapa Cuma Anies yang Diperiksa? Banser Jabar Dorong Proses Hukum Ridwan Kamil

Mengapa Cuma Anies yang Diperiksa? Banser Jabar Dorong Proses Hukum Ridwan Kamil

 
Mengapa Cuma Anies yang Diperiksa? Banser Jabar Dorong Proses Hukum Ridwan Kamil
Kerumunan Massa Pendukung Habib Rizieq di Bogor. (Twitter)
agung nugraha
Selasa, 17 November 2020 | 06:46 WIB
WJToday,Bandung - Presiden meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak tegas pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial. 

Presiden bahkan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menegur kepala daerah yang justru ikut kegiatan kerumunan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. 

Sebagai kepala daerah, kata Jokowi, seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah ikut berkerumun. 

“Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11).

Permintaan Jokowi tersebut sontak membuat para pembantunya bergerak. Tak lama berselang, Mabes Polri langsung mengumumkan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar yang dianggap gagal melakukan tindakan pencegahan terjadinya kerumunan dalam serangkaian penyambutan kedtangan Habib Rizieq Syihab.

Bahkan Mabes Polri tak tanggung tanggung langsung mengumumkan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta.Pemanggilan itu ditujukan untuk meminta klarifikasi dari Anies terkait kerumunan massa yang muncul karena acara pernikahan serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11). 

Rencananya Anies akan langsung diperiksa hari ini,Selasa (17/11/2020).

Banyak yang mendukung sikap tegas Kapolri ini. Namun tak sedikit yang mempertanyakan mengapa cuma Anies yang diperiksa.Sementara Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Banten tidak diperiksa ?

Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat (Jabar) misalnya, mereka  menilai Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun lalai dalam mengantisipasi kerumunan saat ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu. Banser pun mengancam mendorong proses hukum orang nomor satu di Jabar itu. 

Menurut Ketua Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, langkah yang dilakukannya itu untuk menciptakan rasa keadilan menyusul pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. 

Keduanya disanksi karena dianggap gagal mencegah kerumunan saat acara pernikahan Habib Rizieq di Petamburan dan acara ceramah di Megamendung. 

"Kami melakukan secara bertahap. Salah satunya membuat surat desakan desakan ke Ketua Gugus Tugas Nasional agar memberikan sanksi tegas kepada Gubernur Jawa Barat. Setelah itu kita juga akan melakukan langkah-langkah hukum," kata YadiS, Senin (16/11/2020). 

Dalam hal ini, dia juga menilai Gubernur Jabar lalai melindungi masyarakat Jabar karena tidak akan mampu melacak massa yang sebelumnya berkonvoi. Kerumunan itu berpotensi besar menyebabkan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. 

Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan sejumlah elemen dalam upaya mendorong rasa keadilan dengan meminta pertanggungjawaban Gubernur Jabar.

Gubernur semestinya mendapat sanksi
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat sudah semestinya kepala daerah atau gubernur mendapatkan sanksi jika terbukti melanggar penegakan protokol kesehatan. Seperti adanya kerumunan dalam suatu acara keagamaan. "Pemerintah mesti memberi sanksi yang tegas kepada pemda dan rakyat yang melanggar protokol kesehatan," kata Ujang, Senin (16/11). 

Ujang berpendapat bahwa jika kepala daerah membiarkan adanya kerumunan, maka bisa dianggap tidak ada ketidakpedulian terhadap masyarakat. "Jika ada aturannya, lalu kepala daerah membiarkan, maka itu sebagai bentuk ketidakpedulian dan tak tanggung jawab," tegas Ujang. 

Terpisah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan, pelaksanaan dan teknis penanganan Covid-19 di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia meminta jangan sampai masyarakat jadi korban atas kelalaian tersebut. 

"Jangan sampai karena kepentingan sesaat kita korbankan masyarakat. Hukum harus adil dan tegas kepada semua lapisan masyarakat, jangan tajam ke bawah tapi tumpul keatas," kata Mu'ti.***

agn / Wan

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya