backgroud
logo

Buletin

 

Berbeda dengan Anies, Ridwan Kamil Tanggung Jawab dan Minta Maaf soal Kerumunan Megamendung

Berbeda dengan Anies, Ridwan Kamil Tanggung Jawab dan Minta Maaf soal Kerumunan Megamendung

 
Berbeda dengan Anies, Ridwan Kamil Tanggung Jawab dan Minta Maaf soal Kerumunan Megamendung
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kerumunan Megamendung .
WJtoday
Selasa, 17 November 2020 | 20:05 WIB

Wjtoday, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kerumunan massa saat menyambut pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab di kawasan Simpang Gadog, Megamendung, Jumat (13/11). 

Sebagai Gubernur, dirinya juga menyatakan bertanggung jawab atas kejadian dan peristiwa apapun yang terjadi di Jawa Barat.

Emil - sapaan akrab Ridwan Kamil - mengungkapkan pemerintah Kabupaten Bogor sebetulnya tidak memberikan izin terkait acara kerumunan menyambut pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu. 

Kedatangan Rizieq Syihab sendiri saat itu untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Raya Syariah di kawasan tersebut.

"Bahkan aparat melalui Kodim sudah melobi malam harinya untuk mengimbau agar acara dibatasi sesuai protokol kesehatan," kata Ridwan Kamil di Makodam Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (17/11).

Dia mengatakan, pendekatan secara edukasi dan persuasif sudah dilakukan agar acara tidak dilakukan memicu kerumunan. Namun fakta di lapangan, ribuan orang menyambut acara tersebut.

"Namun keesokan harinya, karena suasana terjadi euforia. Seperti halnya demonstrasi yang kadang-kadang jumlah besar itu terjadi dua pilihan. Apakah menegakkan secara represif atau melakukan pendekatan humanis mengawal memantau. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan secara publik," imbuh dia.

"Jadi kalau peristiwa hari ini ingin mencari siapa yang bertanggungjawab tentunya saya yang bertanggung jawab sebagai pimpinan dan saya menghaturkan permohonan maaf jika dinamika ini membuat situasi kurang baik, permohonan saya sangat tulus teriring juga untuk memperbaiki jika ada kekeliruan dalam manajemen Covid di mata banyak pihak," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa terkait izin itu adalah kewenangan dari kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Pemerintah Provinsi di luar DKI Jakarta memiliki hierarki bupati, wali kota terpilih. Maka setiap ada hal teknis, kata dia, diskresinya ada di wali kota dan bupati.

Emil mengilustrasikan, pemerintah provinsi Jawa Barat melarang pembukaan bioskop. Namun, karena beberapa pertimbangan, sejumlah daerah memutuskan membuka bioskop setelah melakukan beragam pertimbangan dan perhitungan teknis lokal.

"Maka setiap ada hal teknis diskresinya ada di wali kota dan bupati. Contoh kami melarang bioskop buka tapi ada wali kota menyatakan dengan pertimbangan teknis lokal maka minta dibuka, itu dinamika yang tidak akan saya besarkan tapi sebagai contoh ada panduan dari provinsi, ada peraturan gubernur tapi menerjemahkannya adalah diskresi wali kota dan bupati," jelasnya.

Emil juga menyatakan  "keputusan aparat mengambil jalan humanis yaitu mengimbau sambil mengawal  akhirnya memberikan konsekuensi dinamika di kepolisian di mana sahabat kami Pak Kapolda Pak Rudy tentu terjadi pergeseran".

"Beliau adalah orang baik, beliau adalah sahabat kami bahkan dengan patriotisme menjadi relawan vaksin menjadi pak kajati dan pangdam juga, saya paham betul dari awal sampai akhir tapi apapun itu kami bisa memahami dan mendoakan beliau mendapatkan kemudahan di jabatan baru dan tentunya tetap mengawal Jabar dengan cara yang baru," jelasnya.

Ridwan Kamil mengimbau masyarakat khususnya pemimpin ormas, komunitas, golongan agar bisa memahami bahwa dalam situasi pandemi tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Butuh partisipasi publik agar situasi pandemi bisa dilewati tanpa dinamika.

"Silakan berkegiatan, silakan produktif. Bikin acara tapi menggunakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Jangan produktif, tapi pakai pola kebiasaan lama. Harapan inilah saya ingin sampai kepada semua pihak, kepada semua ormas keagamaan, termasuk FPI," ujar dia.

Emil juga berharap jangan sampai ada lagi kegiatan  yang tidak menjalankan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban

"Jadi ini bisa terjadi kalau ada ketaatan melakukan produktifitas kegiatan tapi tetap menegakkan protokol kesehatan. Jangan sampai mengabaikan ini dan mendapati korban lain, definisi korban itu bisa orang yang menjadi sakit, masyarakat terganggu lalu lintas atau tadi ada jabatan publik dari orang luar biasa terkorbankan oleh sikap kita yang kurang memahami. Saya kira itu panjang lebar pernyataan saya," terangnya.

Terakhir, semua orang marah, stress dan capek, kalau menyalahkan mah gampang makanya silahkan menyalahkan saya juga tidak ada masalah tapi yang dibutuhkan itu adalah saling menyemangati energi positif dengan memberikan rasa tentram dan memberikan statemen yang menyejukkan dan kebaikan semua.

"Saya ga mau kalau main tunjuk tangan juga itu adalah hal yang paling mudah tapi kami tidak akan melakukan itu semua tanggung jawab karenanya saya akhiri. Kalau memang itu risikonya ya saya menyampaikan permohonan maaf dan insya Allah akan memperbaiki yang kurang dan menyempurnakan apa yang sudah baik," pungkasnya.***

Baca Juga :


WJT / Wan

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya