backgroud
logo

Buletin

 

Emil tak Cukup Minta Maaf, Harus Diproses Hukum atas Pembiaran Kegiatan HRS

Emil tak Cukup Minta Maaf, Harus Diproses Hukum atas Pembiaran Kegiatan HRS

 
Emil tak Cukup Minta Maaf, Harus Diproses Hukum atas Pembiaran Kegiatan HRS
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil... (pam/WJtoday)
WJtoday
Rabu, 18 November 2020 | 14:29 WIB
WJtoday, Bandung - Presidium Jaringan Nasional (PPJNA) 98 mengkritisi pernyataan Ridwan Kamil yang akan bertanggung jawab dan menyampaikan permintaan maaf atas kegiatan HRS di Megamendung yang melanggar protokol kesehatan.

" Ridwan Kamil tidak cukup minta maaf namun harus mempertanggungjawabkan secara hukum, Polda Jabar harus memanggil dan memeriksanya karena telah melakukan pembiaran, dengan sengaja dan sudah jelas melanggar protokol kesehatan Covid 19," ujar Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2020).

"Apalagi Gubernur sebagai Penanggung jawab Satgas Penanganan Covid 19 Propinsi Jabar. Akibat kelalaian dan pembiaran yang dilakukan RK berdampak dicopotnya Kapolda Jabar." katanya.

Anto meminta Kapolda Jabar agar berlaku tegas menegakkan supremasi hukum dengan memanggil Emil untuk diperiksa, sebagaimana Anies Baswedan juga sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasinya terkait acara pernikahan dan Peringatan Maulid Nabi yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab

Selain itu Anto menduga ada indikasi Emil tidak loyal kepada Presiden Jokowi

"Yang memprihatinkan dengan kelalaiannya tersebut menjadi bukti ketidakloyalan sama Presiden Jokowi, RK malahan lebih loyal pada HRS." ujar Anto.

Ditambahkannya, sebagai bukti dalam pernyataan sebagaimana terekam dalam  jejak digital, Emil pun menyatakan berencana bersilaturahmi dengan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut. 

Seperti yang diberitakan berbagai media sebelumnya, Emil menyebutkan pihaknya masih belum menetapkan waktu untuk melakukan silaturahmi tersebut. Artinya,menurut Anto, Emil masih berencana menemui Habib Riziek.

"HRS yang sudah jelas jelas melanggar protokol kesehatan, dan HRS sudah melakukan penghinaan dan akan menggulingkan pemerintahan Jokowi, RK masih mau datang ke HRS. Ada apa dengan RK, apakah mencari simpati untuk 2024?" ungkap Anto.

Senada, Mahmud Yunus Ketua Presidium Jarnas 98 mengatakan hukum harus ditegakkan, apalagi terkait pelanggaran atas protokol kesehatan.

"Kapolda Jabar harus memanggil RK untuk diperiksa atas pembiaran kegiatan HRS di Megamendung dan Mendagri harus menegur keras bila perlu memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan RK." tegas Mahmud Yunus.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya