Sri Mulyani: Kebijakan Pendukung Pemulihan Ekonomi Jangan Ditarik Terlalu Dini
WJtoday, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di sektor keuangan perlu dioptimalkan untuk penanganan Covid-19.
Hal tersebut menjadi bahasan penting dalam segmen financial track dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang fokus utamanya untuk menghadapi pandemi Covid-19.
"Fokus dari pembahasan di dalam financial track menyangkut pertama bahwa Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat sangat luar biasa di berbagai negara. Oleh karena itu, semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian," kata Menkeu dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Menurutnya, meskipun pada kuartal III-2020 perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh.
Oleh karena itu, jelas Menkeu, kebijakan-kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi tetap dilakukan dan jangan ditarik terlalu dini. Artinya, kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat.
"Dalam financial track juga dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin Covid-19 yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin," ujarnya.
Sri Mulyani menekankan pentingnya peranan lembaga multilateral dalam memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin untuk mendapatkan vaksin.
Menkeu Sri Mulyani menyebut, akses terhadap vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin.
Selanjutnya, dia menyampaikan bahwa yang akan dibicarakan di dalam KTT G20 adalah menyangkut Debt Service Suspensions Initiative (DSSI). Ini adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sulit.
Oleh karena itu, di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan hutang yang pada mulanya sampai akhir tahun 2020, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021.
Tujuannya, agar negara yang berpendapatan rendah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk bisa menangani Covid-19.
"Pada hari pertama ini tentu fokusnya adalah pada pemulihan ekonomi dan kondisi ekonomi secara global, di mana seluruh pimpinan negara akan menyamakan dukungan dari sisi kebijakan untuk bersama-sama memulihkan ekonomi akibat Covid-19 yang sangat luar biasa," pungkasnya. ***
