backgroud
logo

Pendidikan

 

Kemendikbud Tegaskan, Pemerintah Mengizinkan KBM Tatap Muka, Bukan Mewajibkan

Kemendikbud Tegaskan, Pemerintah Mengizinkan KBM Tatap Muka, Bukan Mewajibkan

 
Kemendikbud Tegaskan, Pemerintah Mengizinkan KBM Tatap Muka, Bukan Mewajibkan
Ilustrasi penerapan protokol kesehatan di sekolah saat pandemi. (alinea.id)
WJtoday
Selasa, 1 Desember 2020 | 19:46 WIB
WJtoday, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menegaskan pemerintah mengizinkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah mulai Januari 2021, tidak mewajibkannya.

"Rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka pada semester genap 2020/2021 atau mulai Januari 2021 tidak diwajibkan tapi diizinkan," kata Jumeri di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Menurut dia, pemerintah menjalankan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk keamanan daerah untuk pembelajaran tatap muka.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah lebih mengetahui risiko penularan COVID-19 di wilayahnya karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah hanya bisa dilakukan kalau ada izin dari pemerintah daerah setempat.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, ia melanjutkan, juga harus disetujui oleh pengelola sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid.

"Jika orang tua tidak mengizinkan anaknya belajar di sekolah, maka sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang ingin belajar di rumah," katanya.

Sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka juga harus memenuhi daftar periksa, yang antara lain mencakup pemeriksaan ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, tempat cuci tangan, dan penyanitasi tangan.

Daftar periksa juga meliputi akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan masker dan alat ukur suhu tubuh, pemetaan warga satuan pendidikan dengan penyakit penyerta, ketersediaan akses transportasi yang aman, pendataan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi, dan surat persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali murid.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya