Pejabat Pemerintah RI hingga Warganet Tanggapi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat

Pejabat Pemerintah RI hingga Warganet Tanggapi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Simpatisan Kemerdekaan Bagi Papua Barat
WJtoday, Papua Barat - Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk pemerintahan sementera Republik Papua Barat. Pembentukan pemerintahan sementara itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2020 kemarin.

Tokoh gerakan kemerdekaan Papua, Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Republik West Papua atau Republik Papua Barat. Ia akan menjalankan konstitusi sendiri yang berbeda dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hari ini, kami mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara #WestPapua. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Benny Wenda melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (1/12).

Menurut ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal.

“Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal,” tegasnya.


Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.

“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News, Selasa (1/12).

Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia.

“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.

Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.

“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami,” katanya.

“Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda lagi. 


Pemerintah Indonesia Menanggapi Pemerintahan Sementara Republik Papua Barat

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam atas sikap organisasi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah membantah legitimasi Benny Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

“Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?” katanya.

“Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB,” jelasnya. 


Untuk Papua, Pendekatan Kesejahteraan Lebih Diutamakan daripada Keamanan

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo sejak awal menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan Papua.

Menurutnya, pendekatan kesejahteraan diutamakan jika dibandingkan pendekatan keamanan.

"Sebenarnya dari awal Pak Jokowi pendekatan penyelesaian Papua lebih dititikberatkan pendekatan kesejahteraan, prosperity approach. Buktinya apa, buktinya satu, membangun berbagai infrastruktur agar tidak ketinggalan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa (1/12/2020).

Selain itu, pemerintah juga membangun sektor ekonomi dengan menerapkan harga BBM satu harga untuk Papua.

Kemudian, ada pula pendekatan kesehatan dan pendidikan.

Jika sampai saat ini masih ada korban dari konflik di Papua, Moeldoko menduga ada upaya sistematis dari kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat.

"Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjatan untuk satu, menekan, meneror kepada masyarakat. Kenapa demikian, karena masyarakat tidak boleh sejahtera," tuturnya.

"Kalau dia sejahtera dia sudah tidak lagi punya pengaruh kepada masyarakat yang ada di sana. Sehingga pengaruh KKB itu menjadi sempit," lanjut Moeldoko.

Dia mencontohkan, gangguan itu terjadi saat pembangunan jalan dan pembakaran sekolah yang menimbulkan korban.

Moeldoko menegaskan, negara tidak bisa diam membiarkan hal itu.

"Negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa tidak bisa diam dong. Maka masih diperlukan pasukan di sana. Itu sebenarnya tujuannya. Kita ke sana dalam rangka melindungi masyarakat," jelasnya.

"Jadi jangan salah. Bahwa pendekatan selama ini dititikberatkan pada pendekatan kesejahteraan. Itu lebih diutamakan daripada pendekatan keamanan," tambah Moeldoko.


Sebelumnya, Moeldoko mengatakan ada lima kerangka baru yang akan diterapkan pemerintah dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang kedua.

Menurutnya, lima kerangka itu akan diterapkan dalam upaya menuju percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan wilayah Papua dan Papua barat ada lima hal. Yang pertama, tranformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Selasa.

Dia menegaskan, hal itu sangat penting karena pemerintah sangat menghormati kearifan lokal.

Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Ketiga, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual untuk Papua.

Keempat, infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi.

"Yang kelima adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak," ungkap Moeldoko.

Moeldoko menuturkan, saat ini sudah ada Keppres Nomor 20/2020 tertanggal 20 September 2020 sebagai dasar Otsus kedua tersebut.

Keberadaan Keppres itu bertujuan menguatkan paradigma baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

"Selain itu untuk meningkatkan sinergi antara lembaga/kementerian dengan pemerintah daerah sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud," tambah Moeldoko.