Gayung Bersambut, Ridwan Kamil & Mahfud Md Saling Berbalas Cuit Soal Tanggung Jawab Kasus HRS

Gayung Bersambut, Ridwan Kamil & Mahfud Md Saling Berbalas Cuit Soal Tanggung Jawab Kasus HRS
Lihat Foto
WJtoday, Bandung - Bak gayung bersambut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat berbalas cuitan soal kasus kerumunan yang ditimbulkan dalam sejumlah kegiatan yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sejak kepulangannya pada 10 November lalu.

Ridwan mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah saja yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi dalam kasus ini. Menurut Ridwan, pemerintah pusat dalam hal ini Menkopolhukam Mahfud Md juga harus bertanggungjawab.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat yang sering disapa kang Emil itu usai menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Jabar terkait kerumuman massa saat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq Shihab mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jabar beberapa waktu lalu.

Kasus kerumunan di Megamendung misalnya, kata Ridwan, dinilai terjadi karena Mahfud membolehkan massa menjemput kedatangan HRS di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga berlanjut pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat.

"Pusat-daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab," cuit Ridwan Kamil melalui akun @ridwankamil, Rabu malam, 16 Desember 2020.


Mahfud Md sebelumnya menyatakan siap bertanggungjawab.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," cuit @mohmahfudmd.

Namun, Mahfud masih berdalih bahwa kegiatan penjemputan HRS di bandara sudah berjalan tertib sampai HRS tiba di kediaman Petamburan. 

"Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan," ujar Mahfud.


Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun memberi pesan, keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah.

"Pesan saya untuk HRS & para pemimpin masy, keberhasilan atasi Covid ini harus dua arah, tidak semata pemerintah. Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes TNI Polri. Harus ada ketaatan. 'Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum'-Taatlah kepadaNya, rasul & pemimpin diantaramu"


Sementara faktanya, massa membludak menjemput HRS di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November lalu. Kerumunan tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas di bandara rusak akibat desak-desakan massa.

Pemerintah juga mengakui salah memprediksi jumlah massa penjemput HRS. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, mengatakan massa penjemput diperkirakan hanya 6 ribu orang. Mencuplik hasil pemetaan massa melalui situs Mapchecking.com, penjemput HRS di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, diprediksi ada 51 ribu orang.

"Banyak pendukungnya yang datang dari daerah-daerah. Itu yang kami sesalkan," ujar Dudung.***