
Pendidikan
DPR RI Tolak Wacana Pemerintah Hapuskan Jalur CPNS Untuk Guru
DPR RI Tolak Wacana Pemerintah Hapuskan Jalur CPNS Untuk Guru

Menurutnya penghapusan jalur CPNS untuk guru dikhawatirkan akan menurunkan minat generasi muda memilih profesi sebagai pengajar.
“Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan dan jika masih rencana kami harap segera dicabut,” kata Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1/2021).
Huda menjelaskan, guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi. Pasalnya, sosok guru itu tidak hanya dituntut dari sisi kemampuan mengajar saja, akan tetapi juga mesti menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual.
Ia menilai standar tersebut tidak mungkin tercapai kalau tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di tanah air.
“Status ASN bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru,” ujarnya.
“Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik,” tambah Huda
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan kalau lowongan bagi guru bakal dialihkan ke skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK ). Huda menganggap, skema itu tidak cocok untuk guru.
Sebab, dengan skema PPPK itu para guru harus dievaluasi setiap tahun dan bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kalau dinilai tidak mumpuni.
“Jika saat ini ada rencana rekruitmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara,” jelasnya.
“Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampuraduk.”
Tidak Ada Komentar.
Berita Terkait
Berita Lainnya
-
Saran dari Ahok: Para Santri Diberi Pengetahuan Soal Bisnis
AHOK dalam webinar yang digelar Pesantren Motivasi Indonesia, menyarankan di pesantren juga belajar mengenai bisnis. Apalagi, kata Ahok, berbisnis atau dagang juga pernah dilakukan Nabi Muhammad.
-
KPAI Menilai Pembelajaran Jarak Jauh Picu Putus Sekolah dan Perkawinan Dini
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pandemi Covid-19 dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) memicu peningkatan angka putus sekolah dan perkawinan dini.
-
Dedi Supandi Ajukan 28 Ribu Vaksin untuk Guru SMA/SMK di Jabar
DINAS Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajukan sekitar 28 ribu tenaga pengajar atau guru sekolah di tingkat menengah atas (SMA) dan tingkat menengah kejuruan (SMK) untuk menerima vaksinasi Covid-19.&
-
Pendaftaran SNMPTN 2021 Dibuka Hari Ini hingga 24 Februari 2021
PENDAFTARAN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2021 dibuka hari ini, Senin, 15 Februari 2021 pukul 15.00 WIB.
-
Disdik Jabar Masukan Sekolah Swasta ke Dalam PPDB 2021
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan menerapkan regulasi baru terkait penerimaan peserta Didik baru (PPDB) 2021.
-
Muat Link Situs Dewasa, Disdik Jabar Tarik Peredaran Buku Sosiologi untuk Kelas XII SMA
DISDIK Jabar menarik peredaran buku buku mata pelajaran Sosiologi untuk Kelas XII SMA. Hal itu dilakukan setelah ditemukannya tautan situs yang merujuk pada situs komik dewasa berbahasa Mandarin.
-
Wamenag Klaim SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Sudah Sesuai UUD 1945
WAMENAG Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan penerbitan SKB 3 Menteri yang berisikan perihal pelarangan atribut keagamaan dalam lingkungan sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi, Minggu (7/2).
-
Provinsi Jabar Lahirkan Perda Pesantren Pertama di Indonesia
GUBERNUR Jabar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Laporan pansus dan Persetujuan DPRD terhadap Keputusan DPRD Perihal Penetapan Empat Raperda.
-
Pemprov Jabar Sediakan Beasiswa Total Rp25 Miliar untuk Kuliah D3 hingga S3
PEMERINTAH provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa asal Jabar di perguruan tinggi negeri atau swasta di wilayah tersebut.
-
Nadiem Minta Pemda Sanksi Pihak Yang Paksa Siswi di Padang Berjilbab
MENDIKBUD, Nadiem Makarim memerintahkan pemerintah daerah setempat memberi sanksi kepada pihak yang terlibat dalam kasus aturan siswi diwajibkan memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang.