backgroud
logo

Pendidikan

 

Rektor Unpad Diminta Ganti Wakil Dekan Mantan Ketua Hizbut Tahrir Kota Bandung

Rektor Unpad Diminta Ganti Wakil Dekan Mantan Ketua Hizbut Tahrir Kota Bandung

 
Rektor Unpad Diminta Ganti Wakil Dekan Mantan Ketua Hizbut Tahrir Kota Bandung
Juru Bicara Alumni Unpad Peduli Pancasila Budi Hermansyah. (Ist)
WJtoday
Senin, 4 Januari 2021 | 01:07 WIB
WJtoday, Bandung - Alumni Universitas Padjajaran Bandung yang tergabung Alumni Unpad Peduli Pancasila mendesak Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti membatalkan pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dr.Asep Agus Handaka Suryana.

Menurut Juru Bicara Alumni Unpad Peduli Pancasila (AUPP) Budi Hermansyah, desakan pembatalan itu dilakukan karena Asep Agus Handaka adalah kader dan pernah menjadi Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bandung.

Budi menyesalkan tindakan Rektor, karena HTI merupakan organisasi terlarang yang sudah sangat terang terangan ingin menegakkan khilafah, membubarkan NKRI serta mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

"Ironis, saat pemerintah tengah melakukan pembersihan serta tindakan tegas terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila, Rektor Unpad malah mengangkat tokohnya sebagai pejabat negara," ungkap Budi, saat dihubungi via telepon, Senin (04/01/2021).

Budi juga menyayangkan  tindakan Rektor Unpad yang tidak cermat dalam melakukan proses seleksi serta meneliti track record calon kandidat yang akan diangkat menjadi pejabat di lingkungan Unpad. Karena jejak digital yang bersangkutan di media sosial menunjukkan calon pejabat tersebut adalah pimpinan HTI di Kota Bandung.

" Sudah selayaknya rektor ikut mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah," tuturnya.


Bersama ratusan alumni yang tergabung dalam Alumni Unpad Peduli Pancasila,  Budi menandatangani pernyataan sikap yang akan disampaikan kepada rektor, Senin siang ini.

Berikut isi lengkap tuntutannya :

1.Pembatalan pengangkatan Wakil Dekan Fakuktas Perikanan dan Kelautan, yang sudah sangat jelas pejabat tersebut adalah kader serta pimpinan HTI, bukan kader biasa.

2.Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menurunkan tim investigasi untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif  mengapa jajaran pengambil keputusan di Unpad sampai bisa mengangkat kader dan pimpinan HTI menjadi pejabat di lingkungannya.

3. Karena ini menyangkut ideologi Negara, agar pihak aparat hukum, serta Badan Intelijen Negara, untuk ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad, sehingga bisa terdeteksi profiling siapapun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti Pancasila di lingkungan Universitas Padjadjaran.***

WJT / agn

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya