WJtoday, Bandung - Tanggapi surat edaran Gubernur Jawa Barat bernomor SE 210/KH/06/Rek, agar dana desa dialokasikan untuk pembelian bibit tanaman, tidak wajib dilaksanakan para kepala desa, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Sidkon Jampi mengatakan ketimbang nanti terjebak, lebih baik para kepala desa mengabaikannya dan tetap berpegang pada peratutan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

“Setahu saya, dana desa tidak boleh digunakan untuk pembelian bibit. Peruntukannya sudah dijabarkan oleh Mendes PDTT. Sudah jelas fokus penggunaannya,” ujar anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Sidkon Jampi, Senin (4/1/2021).

Surat edaran gubernur yang bertiti mangsa 29 Desember 2020 itu, katanya, tidak mengikat. Tidak ada kewajiban untuk dilaksanakan. Karena itu para kades harus mempertimbangkan peraturan yang semestinya dipatuhi dan mengikat yakni peraturan Mendes  PDTT.

“Di situ sudah jelas untuk apa uang itu digunakan. Tidak disebut-sebut soal alokasi untuk lingkungan, pembelian bibit dan lainnya. Kalau APBD Jabar mendanai untuk pembalian bibit itu melalui bantuan gubernur atau alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten atau kota, itu dibolehkan,” kata ketua Fraksi PKB DPRD Jabar ini.

Diakuinya, memang revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) penting dilalukan. Hendaknya para kades dengan kreativitasnya membicarakan masalah itu melalui musyawarah desa. Tetapi tidak menggunakan dana desa untuk keperluan tersebut.

Menurutnya, pemulihan ekomomi masyarakat desa dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini lebih utama. Sedangkan pemulihan DAS bisa dilakukan melalui swadaya atau teknik lain. Akan tetapi sepanjang musyawarah desa menyepakatinya dan dan ada celah untuk penggunaan dana bagi keperluan itu, tidak ada masalah silakan saja dilakukan.***