backgroud
logo

Buletin

 

KPK Minta MA Beri Perhatian Khusus Atas Fenomena Koruptor Ajukan PK

KPK Minta MA Beri Perhatian Khusus Atas Fenomena Koruptor Ajukan PK

 
KPK Minta MA Beri Perhatian Khusus Atas Fenomena Koruptor Ajukan PK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (dok.humas KPK)
WJtoday
Rabu, 6 Januari 2021 | 20:02 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) memberikan perhatian khusus atas maraknya terpidana  korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Hal ini disampaikan Plt Jubir KPK, Ali Fikri menanggapi PK yang diajukan sejumlah koruptor. Terkini, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sedang mengajukan upaya PK dari pidana 6 tahun penjara, dalam kasus penerimaan gratifikasi dan suap kepada anggota DPRD Jambi.

Selain Zumi Zola, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga tengah mengajukan upaya  PK. Atut mengajukan PK terkait jeratan hukum kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, Jaksa KPK siap menghadapi upaya hukum luar biasa yang diajukan Zumi Zola maupun Atut. Jaksa KPK akan menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung (MA).

’’KPK tentu siap menghadapi Permohonan PK yang diajukan oleh pihak terpidana. Tim JPU akan segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK kepada MA melalui Majelis hakim PK di PN Tipikor Jakarta Pusat,’’ kata Ali dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan itu memahami upaya hukum PK merupakan hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Sebagai penegak hukum, KPK juga tentu menghormati setiap putusan majelis hakim, baik ditingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK.

Ali tak memungkiri, maraknya  terpidana korupsi mengajukan upaya hukum PK karena melihat tren putusan dari MA. Kekinian, lembaga kekuasaan kehakiman mengabulkan PK suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansa yang hukumannya dipotong dari 3,5 tahun menjadi 1,5 tahun penjara.

Selain itu, MA juga mengabulkan permohonan PK yang diajukan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar. Hukumannya dikurangi dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara oleh Hakim pada tingkat PK.

Ali menegaskan, banyaknya koruptor yang mengajukan upaya hukum PK seharusnya MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus. Karena PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya.

’’Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun. Sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal,’’ kata Ali.

Untuk itu, KPK juga meminta MA menaruh perhatian serius terhadap pembinaan teknis peradilan bagi para hakim tipikor di tingkat pertama maupun banding. Hal ini untuk mencegah terus berulangnya koreksi yang dilakukan MA melalui putusan PK terhadap putusan perkara korupsi di tingkat pertama hingga Kasasi.

"Karena itu jika memang banyak koreksi terhadap putusan perkara Tipikor sebelumnya maka kami memandang bahwa soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim Tipikor di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA," pungkas Ali. ***

WJT / nun

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya