backgroud
logo

Buletin

 

KPK Geledah Rumah Dirjen Kemensos Terkait Kasus Bansos

KPK Geledah Rumah Dirjen Kemensos Terkait Kasus Bansos

 
KPK Geledah Rumah Dirjen Kemensos Terkait Kasus Bansos
Komisi Pemberantasan Korupsi . (wjtoday/yogaenggar)
WJtoday
Rabu, 13 Januari 2021 | 18:25 WIB

Wjtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

"Lokasinya di Prima Harapan Regency B4, Nomor 18, Bekasi Utara, Kota Bekasi," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri pada keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021.

Menurut Ali Fikri, penggeledahan masih berlangsung. Dia belum mengetahui apakan ada barang maupun dokumen yang disita dari penggeledahan itu.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Ali.

Sementara itu, Pepen hari ini dipanggil KPK. Ali menyebut Pepen diperiksa sebagai saksi.

 KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, kemudian Kasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Ditjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Matheus Joko Santoso, Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono, serta 2 rekanan bansos Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Juliari diduga menerima suap total Rp 17 miliar dalam 2 tahap penyaluran bansos. Suap diduga berasal dari Ardian dan Harry sebagai realisasi karena telah ditunjuk sebagai rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek.

Suap diduga berasal dari permintaan jatah Rp 10 ribu dari tiap paket bansos yang disalurkan senilai Rp 300 ribu.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKorupsi. ***

WJT / goy

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya