Wjtoday, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pelaku korupsi tak bisa dihukum mati, sebab hal itu melanggar aturan internasional yang menilai korupsi tak masuk dalam most serious crime atau pelanggaran HAM berat.

"Hukuman mati itu hanya diizinkan untuk tindak pidana yang disebut the most serious crime," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi daring yang ditayangkan di YouTube, Minggu, 21 Februari.

Dia kemudian memaparkan, berdasarkan aturan internasional, hanya ada empat kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat dan boleh dihukum mati yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang.

"Korupsi, narkoba dan lainnya itu tidak termasuk itu," tegasnya.

Sehingga, dia menilai penerapan hukuman mati terhadap dua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dapat menimbulkan kontroversi khususnya di kancah internasional.

Taufik menyatakan  jika hukuman mati bagi pelaku korupsi di tengah pandemi dibolehkan dalam aturan yang berlaku. Dia bahkan menyebut, berdasarkan hasil Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, hukuman mati dinilai tak melanggar UUD 1945.

"Tapi ini belum selaras dengan pernyataan hukum tingkat global, meski masih memberikan ruang bagi negara yang masih mengakui hukuman mati itu boleh diterapkan the most serious crime," ungkap Taufik.

Sehingga, dia meminta wacana hukuman mati diperhatikan matang-matang. Eksekusi mati pelaku korupsi tidak boleh dilakukan hanya karena emosi belaka.

"Kita perlu diskusikan dalam konteks kemanfaatan, dan harus memikirkan sentimen. Karena sering kali ide-ide seperti ini dalam rangka menangkap sentimen masyarakat yang marah," ujarnya.***