KPK Geledah Kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Lembang
WJToday, Bandung - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi pihak kepolisian mendatangi kediaman rumah Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna di Lembang, Selasa (16/3).
Berdasarkan pantauan di lokasi, kendaraan Toyota Innova yang membawa petugas KPK tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka segera ke dalam kediaman Aa Umbara di Jalan Murhadi, RT 03/02, Desa Lembang.
Setelah itu, petugas KPK menuju rumah berikutnya milik anak Bupati Aa Umbara di Gang Sukajadi RT 03/02, Desa Lembang. Ketua RW 02 Desa Lembang, Pupung Unggaran mengakui, ada sejumlah petugas dari lembaga antirasuah ke rumah pribadi bupati. Namun dirinya tidak mengetahui percis maksud kedatangan petugas.
"Betul ini rumah bupati sama anaknya, saya enggak tahu tujuan KPK kemari. Tadi saya diberi tahu sama warga ada petugas berbaju KPK ke kediaman bupati, lalu saya segera kesini," katanya di lokasi.
Sebelumnya beredar selembar surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Andri Wibawa, putra ke-4 Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna atas kasus pengadaan bantuan sosial Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020.
Pada surat perintah penyidikan nomor : Sprin.Dik/18/Dik.00/01/02/2021 itu tercantum Andri Wibawa sudah ditetapkan tersangka. Kasus itu turut menyeret Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna serta seorang pengusaha bernama Totoh Gunawan sebagai pihak penyedia barang. Surat yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto disebutkan bahwa per tanggal 26 Februari 2021, telah dilakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Andri Wibawa bersama Aa Umbara dan Totoh Gunawan.
Di dalam surat tersebut, mereka disangkakan melakukan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hurufi dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Ata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1 ke-1 jo pasal 56 KUHP.***
