Bernuansa Politik dan Boros Anggaran: Masyarakat Lebih Butuh Pangan Murah daripada "Rice Cooker"

Bernuansa Politik dan Boros Anggaran: Masyarakat Lebih Butuh Pangan Murah daripada "Rice Cooker"
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti munculnya program bantuan alat masak nasi (rice cooker) gratis di saat harga beras melambung tinggi. 

Bagi Kurniasih, saat ini yang dibutuhkan emak-emak adalah harga pangan murah dan terjangkau, alih-alih bantuan alat masak yang memakan anggaran besar.

"Sederhana saja, saat ini harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan emak-emak hari ini adalah pangan murah, itu saja. Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah," ujar Kurniasih dalam keterangannya, di Jakarata, dikuti Kamis  (12/10/2023).

"Itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi rice cooker yang menelan anggaran besar ini," imbuhnya menegaskan.

Pengadaan Alat Memasak Berbasis Listrik ini dianggarkan Rp340 Miliar untuk 680.000 calon penerima manfaat. Menurut Kurniasih, emak-emak akan lebih terbantu dengan subsidi bantuan harga pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kurniasih menuturkan menjadi sebuah kebijakan paradoks jika sebelumnya salah satu menteri meminta agar masyarakat beralih tidak mengonsumsi beras ke ubi-ubian melihat melambungnya harga beras. 

Namun, kementerian lain justru memberikan bantuan alat memasak nasi dengan anggaran besar.

"Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia," pungkas Kurniasih.

Dugaan Bagi-bagi Cuan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pengadaan 680 ribu unit rice cooker (alat penanak nasi) yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Program rice cooker gratis ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Fahmy Radhi mengkritik program bagi-bagi rice cooker menjelang Pemilu 2024 itu.

"Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga cuan (uang) itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2024." tegas Fahmy, di Jakarta, Senin (9/10).

"Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM Arifin Tasrif harus didesak untuk membatalkan program rice cooker gratis ini. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok rice cooker gratis," dia menambahkan.

Fahmy tak yakin program rice cooker gratis ini, bakal sesuai dengan tujuan yang didalihkan, yakni mendorong penggunaan energi bersih dan menggantikan elpiji subsidi (3 kilogram).

"Kementerian ESDM rencananya akan membagikan 680 ribu rice cooker gratis kepada masyarakat. Kalau harga rice cooker sekitar Rp750 ribu per unit, maka total anggarannya minimal Rp510 miliar," sebutnyya.

Kata dia, penggunaan rice cooker memang menggunakan listrik yang merupakan energi bersih. Namun, rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Karena kapasitas listriknya sangat kecil.

"Apalagi, kalau listrik yang digunakan rice cooker itu, berasal dari pembangkit listrik yang masih menggunakan energi kotor batu bara," kata dia.

Selain itu, kata Fahmy, pembagian rice cooker tidak bisa menggantikan penggunaan elpiji 3 kg. Karena, fungsi rice cooker hanya sebatas menanak nasi, mengukus dan memanaskan.

"Sedangkan untuk memasak lauk, bikin rendang dan lain-lainnya masih menggunakan kompor gas. Bahan bakarnya elpiji 3 kg. Kesimpulannya, program rice cooker gratis tidak efektif sama sekali dalam menggantikan elpiji 3 kg," terang Fahmy.

Berhubung kedua tujuan itu mustahil dicapai, kata Fahmy, jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis.

Dinilai Bernuansa Politik
Program bagi-bagi rice cooker gratis oleh pemerintah dinilai bernuansa politik. Lantaran, program ini muncul di tengah tahun politik atau jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membagikan 500.000 rice cooker gratis di tahun ini sebagai upaya mendorong penggunaan energi bersih.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga yang diundangkan pada 2 Oktober 2023.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, berlakunya beleid tersebut bersamaan dengan tahun politik perlu dicurigai berkaitan dengan pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.

"Berlakunya Permen 11/2023 bersamaan dengan tahun politik, patut diduga cuan (dari program bagi-bagi rice cooker) itu akan mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/10). 

Ia menuturkan, pengoperasian rice cooker yang menggunakan listrik memang lebih ramah lingkungan, namun rice cooker hampir tidak memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon karena kapasitasnya sangat kecil. 

Apalagi, jika listrik yang digunakan masih berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan energi kotor batu bara. Selain itu, lanjut Fahmy, pembagian rice cooker gratis juga tidak bisa menggantikan gas elpiji 3 kilogram (kg). Alasannya, karena rice cooker hanya untuk menanak nasi, mengukus dan memanaskan.

"Sedangkan memasak lauk dan lainnya masih menggunakan kompor gas dengan elpiji 3 kg. Dengan demikian, program pembagian rice cooker tidak efektif sama sekali dalam menggantikan elpiji 3 kg," terang Fahmy.

"Jangan-jangan tujuan pembagian rice cooker gratis hanya untuk membagikan cuan kepada perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan dan pembagian rice cooker gratis," sebutnya. 

Keuntungan itulah yang juga dicurigai Fahmy berpotensi berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2024. Ia menyarankan untuk Kementerian ESDM lebih cermat dalam menerbitkan kebijakan, jangan sampai penggunaan uang negara hanya menguntungkan pihak tertentu.

 "Kalau dugaan tersebut benar, maka Menteri ESDM harus didesak untuk membatalkan Permen pembagian rice cooker gratis. Jangan sampai dana APBN digunakan untuk bagi-bagi cuan kepada perusahaan yang berkedok pembagian rice cooker gratis," dia menandaskan.  ***