Beroperasi Saat PPKM Darurat, Panti Pijat di Bandung Disegel Polisi

Beroperasi Saat PPKM Darurat, Panti Pijat di Bandung Disegel Polisi
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Polrestabes Bandung menyegel panti pijat di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, karena masih beroperasi pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Adanan Mangopang mengatakan bahwa penyegelan itu setelah pihaknya menggerebek langsung panti pijat itu karena adanya laporan dari masyarakat sekitar.

"Kita melaksanakan kegiatan operasi yustisi di sekitar wilayah Kiaracondong ini kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu panti pijat lah istilahnya masih beroperasi di tengah situasi PPKM Darurat yang sudah diumumkan oleh pemerintah," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Adanan Mangopang, yang pimpin langsung kegiatan penggerebekan tersebut.

"Kemudian kita melakukan pengecekan di TKP dan akhirnya kita menemukan dan kita langsung menggerebek panti pijat ini," lanjutnya.

"Kami menemukan ada sepuluh terapis yang sedang bekerja. Kami juga menemukan delapan orang pengunjung yang saat penggerebekan sedang beraktivitas," kata Adanan.

Adanan mengatakan, selama PPKM darurat ini tempat pijat yang diketahui bernama Bintang Sehat tersebut tetap beroperasi. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan pihak manajemen panti pijat tersebut.

Untuk menggunakan layanan jasanya, para pelanggan Bintang Sehat, hanya tinggal menelepon kepada pihak manajemen Bintang Sehat.

Polisi pun langsung menggiring para tamu, manajemen, serta para terapis tersebut, ke Satreskrim Polrestabes Bandung. Mereka akan dimintai keterangan, untuk penyidikan lebih lanjut.

Adapun suasana tempat panti pijat itu berada di salah satu gedung kompleks pertokoan di Kiaracondong. Tempat itu pun tidak memiliki tanda apa pun di depan gedung tersebut karena diduga untuk mengelabui petugas.

Selain penyegelan, para pengelola, pegawai, dan pengunjung tempat tersebut pun digiring ke Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas kegiatan tersebut, para pelaku dijerat dengan Pasal 506 KUHP. Apabila terbukti ada eksploitasi anak di bawah umur, mereka akan dikenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

"Mereka kita persangkaan Pasal 506 KUHP dan kita juncto juga apabila ada eksploitasi anak atau ekploitasi perempuan maka kita perkenakan dengan undang-undang TPPU," katanya.

"Tempat ini akan kami segel akan saya police line kemudian kita akan laporkan juga kepada Pemerintah Kota Bandung ya, siapa tau nanti sanksinya bisa sampai pencabutan izin usaha," katanya.

"Kami akan laporkan juga ke Pemerintah Kota Bandung, ya, siapa tahu nanti sanksinya bisa sampai pencabutan izin usaha," pungkasnya.***