BLT Minyak Goreng Bukan Solusi, Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?

BLT Minyak Goreng Bukan Solusi, Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) yang digelontorkan pemerintah untuk menjadi bantalan terhadap kenaikan harga bahan baku minyak goreng bukanlah solusi.

"Tidak bisa, itu (BLT minyak goreng) bukan solusi mengatasi akar masalah naiknya harga minyak goreng," ujar Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira, Sabtu (16/4/2022).

Alasannya, Bhima menyatakan BLT yang diberikan yang sebesar Rp300 ribu untuk bulan April, Mei dan Juni tahun ini kepada masyarakat miskin dan pedagang kaki lima tak sebanding dengan kenaikan harga minyak goreng yang terus melonjak jelang lebaran.

"Ada disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa. Uang 300 ribu kalau dipukul rata tentu tidak adil bagi masyarakat luar Jawa. Harga minyak goreng di Sulawesi Selatan Rp 41 ribu per liter, sementara di Jakarta 23.650 per liter," terangnya.

Maka dari itu, Bhima memandang skema perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi sengkarut minyak goreng ini tak efektif. Termasuk menurutnya dengan kebijakan subsidi minyak goreng curah.

"Kalaupun BLT dibelikan minyak goreng curah, pasokan dibatasi dan antrian terjadi. Solusinya kembalikan ke mekanisme HET lagi," demikian Bhima. 

Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?

Kebijakan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menangani kenaikan harga minyak goreng, yakni bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dipertanyakan efektivitasnya.

Sebabnya, dia melihat BLT minyak goreng tak mempengaruhi harga jual produk gorengan utamanya yang dijual pedagang kaki lima (PKL).

"Bagi pedagang kaki lima, BLT bukan lantas harga gorengan bisa diturunkan. Pedagang mengantisipasi kenaikan minyak goreng pasca lebaran, jadi harga makanan dinaikkan sulit turun, yang rugi tetap konsumen," ujar Bhima.

Di samping itu, Bhima juga melihat ketidakefektifan BLT migor sangat nampak dari penentuan kelompok sasaran penerima manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

"Tapi bagaimana dengan kelas menengah yang tidak menerima BLT? Padahal ada 115 juta kelas menengah rentan yang bisa jatuh dibawah garis kemiskinan karena minyak goreng mahal," tandas Bhima. ***