Bupati Kuningan: Penggunaan IT dalam Tata Kelola Pemerintahan Sudah Menjadi Keharusan

Bupati Kuningan: Penggunaan IT dalam Tata Kelola Pemerintahan Sudah Menjadi Keharusan
Lihat Foto

WJtoday, Kuningan - Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melaunching Aplikasi Linggarjati, ApPem, dan Aplikasi Koceax.

Bupati Kuningan Acep Purnama menyampaikan, dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi (IT) dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, bukan lagi menjadi suatu pilihan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan.

“Tidak dapat dipungkiri, bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik, yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan," ujar Bupati Acep dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/12/2022).

"Sebagaimana tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” imbuhnya menegaskan.

Dikatakan Bupati, dalam rangka pelaksanaan Perpres No 95 Tahun 2018, serta perwujudan Kuningan Smart City, Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tahun 2022, sudah membuat beberapa aspek pengaturan pelaksanaan SPBE dan penyusunan Masterplan Smart City, yang akan menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan SPBE dan Smart City Kabupaten Kuningan.

“Saya minta, kepada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kuningan, untuk merasa bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPBE dan Smart City di Kabupaten Kuningan. Karena bukan hanya kewajiban Diskominfo saja, tetapi merupakan kewajiban semua perangkat daerah untuk melaksanakannya,” paparnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah dalam laporannya menjelaskan, aplikasi Linggarjati (Layanan Integrasi Penyelenggaraan Aplikasi, dan Jaringan Teknologi Informasi), adalah aplikasi yang menyediakan suatu standarisasi bagi semua Perangkat Daerah dalam membuat suatu sistem aplikasi supaya output dari aplikasi tersebut dapat dipergunakan secara maksimal.

“Jadi, setiap Perangkat Daerah yang akan membuat aplikasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Aplikasi Perangkat Daerah melalui aplikasi Linggarjati ini,” terang Wahyu.

Untuk aplikasi ApPem (Aplikasi Pemantauan dan Monitoring), dijelaskan Kadiskominfo, adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring status aplikasi atau website yang berada di SKPD Kabupaten Kuningan. 

Output dari aplikasi ini, sambungnya, memberikan informasi status aplikasi atau website apakah berjalan dengan baik, mengalami kendala ataupun sudah tidak aktif.

“Satu lagi adalah aplikasi Kuningan Operation Cyber Hoax yang disingkat Koceax, yang memiliki fungsi untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas fakta-faktanya yang beredar di tengah masyarakat." terangnya.

"Di mana, masyarakat bisa mengadukan pemberitaan media online melalui website Koceax, yang nantinya akan diproses dan diteliti oleh para tenaga ahli dari Indonesia Indikator, sehingga nanti muncul data fact atau hoax,” tambah Wahyu.

Dengan diluncurkannya ketiga aplikasi tersebut, Wahyu berharap, dapat mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan berbasisi elektronik.  ***