Daud Achmad: Jika saat PSBB Warga tak Disiplin, Semua Sia-sia

Daud Achmad: Jika saat PSBB Warga tak Disiplin, Semua Sia-sia
Lihat Foto
WJtoday, Bandung - Keterlibatan dan kedisiplinan semua pihak, mulai dari pemerintah, pemuka agama, sampai tokoh masyarakat, akan membuat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah Jawa Barat (Jabar) berjalan optimal memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Sekretaris yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad mengajak, pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan PSBB agar masyarakat mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat menjadi mesin penggerak secara masif partisipasi masyarakat dalam menanggulangi COVID-19.

"Saya yakin (tokoh agama dan masyarakat) bisa menjadi panutan. PSBB itu bukan hanya milik pemerintah, tugas semuanya. Masyarakat disiplin, tokoh-tokoh ikut menyosialisasikan kepada masyarakat," kata Daud di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (21/4/2020). 

"Tanpa usaha kita semua, tanpa usaha yang dilakukan bersama-sama, saya kira akan sulit memutus rantai penyebaran daripada COVID-19 ini," imbuhnya menegaskan.

Daud pun mengimbau kepada masyarakat Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang), yang akan memberlakukan PSBB pada Rabu (22/4/2020) pukul 00:00 WIB, untuk mematuhi protokol kesehatan selama pembatasa sosial berjalan.

Protokol kesehatan itu antara lain disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

"Saya berharap masyarakat bisa disiplin, bisa menaati aturan-aturan yang dikeluarkan, baik yang tercantum di Pergub, baik lebih detailnya ada di peraturan wali kota dan bupati di 5 daerah tersebut," ucapnya.

"Tolong hargai mereka-mereka yang sudah disiplin dan berkorban untuk tinggal di rumah. Jangan sampai pengorbanan mereka yang disiplin, yang tinggal di rumah, itu sia-sia, dengan adanya PSBB ini karena kita tidak disiplin," tambahnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) pun terus berupaya menyempurnakan data penerima bantuan sosial (bansos), supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan berkeadilan. Meski begitu, bantuan yang sudah siap segera disalurkan agar dampak sosial dan ekonomi dari PSBB bisa tertangani.

Bantuan sosial (bansos) senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19. 

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, bansos dari kabupaten/kota, dan Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu.

"Kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia mengantar bantuan senilai Rp500 ribu yang berupa sembako dan uang tunai itu langsung diantarkan ke penerima. Tidak melalui pihak-pihak lain. Dan yang mengantarkannya dibekali aplikasi, dengan aplikasi itu penerima dan kartu keluarga difoto, dan ada tanda terima," kata Daud. 

Pasien Sembuh Bertambah

Berdasarkan data PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) pada Selasa (21/4/2020) pukul 18:00 WIB, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 747 orang, 56 pasien sembuh, dan meninggal dunia 62 orang. 

Sementara jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 3.659, selesai pengawasan 1.615 orang, dan pasien masih dalam pengawasan sebanyak 2.044 orang. Untuk ODP sebanyak 35.714 orang, selesai pemantauan sebanyak 25.087 orang, dan orang masih dalam pemantauan sebanyak 10.627 orang.

Jumlah pasien positif yang sembuh di Jabar terus bertambah dari waktu ke waktu. Daud berharap masyarakat Jabar konsisten mematuhi protokol kesehatan.

"Anggaplah diri kita ini positif, sehingga kita bisa menjaga jarak dengan orang lain dan mengingatkan kepada orang lain supaya jaga jarak dengan kita. Betapa penularan COVID-19 ini mata rantai bisa diputus dengan kedisiplinan kita, menjaga kehidupan sosial kita, mengurangi kegiatan-kegiatan sosial kita," ucapnya. ***