Dinilai Gagal Urus Pencemaran Sungai, Gubernur Jabar, Jateng dan Jatim Disomasi
WJtoday, Jakarta - Direktur Eksekutif Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Prigi Arisandi menyampaikan, para gubernur di Pulau Jawa telah gagal mengelola kebersihan sungai karena diduga melakukan pembiaran terhadap pencemaran dari hasil ekspedisi sungai yang dilakukan pihaknya.
Para gubernur tersebut adalah mereka yang memimpin provinsi di tiga sungai yaitu Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Sungai Citarum di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa.
"Dalam ekspedisi sungai kami menemukan sungai-sungai ini tertekan, padahal 60% populasi Indonesia ada di Jawa, semua butuh air bersih, semua industri butuh bahan baku air sehingga mereka memeras ketiga sungai ini," katanya saat jumpa pers daring bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Selasa (12/4/2022) kemarin.
Dia melanjutkan, penelitian pihaknya tidak sebatas ekspedisi sungai melainkan juga melakukan sebuah penelitian terhadap kotoran manusia atau feses di dalam tubuh masyarakat yang tinggal di kawasan Citarum, Ciliwung, Bengawan Solo dan Berantas.
"Kita mengambil 103 sampel kotoran manusia sebanyak 10 gram, lalu kita menemukan rata-rata ditemukan 17-20 partikel mikro plastik di dalam feses manusia," rincinya.
Prigi meyakini, temuan tersebut menguatkan bukti tentang keadaan sungai di Jawa yang sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit. Hal itu terlihat dari temuan data pencemaran dari total 8 juta ton sampah plastik dihasilkan oleh penduduk Indonesia, hanya 3 juta ton yang mampu dikelola pemerintah, sisanya dibakar, dibuang ke alam, dan 2,6 juta ton dibuang ke sungai.
"Oleh karena itu kita melakukan upaya litigasi untuk menggugat para gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita menggugat ketiga gubernur ini karena kita anggap mereka lalai membiarkan sungai-sungai kita, sungai-sungai penting di Jawa yang menjadi suplai irigasi bagi 50% stok pangan nasional dan juga bahan baku PDAM di Solo, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik itu dibiarkan terancam, mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya," tutupnya.***
