Dorong Akselerasi Pembangunan, Pj Bupati Bekasi Silaturahmi dengan Anggota DPR RI

WJtoday, Kab Bekasi - Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menggelar pertemuan bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat dalam rangka memantapkan percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi tahun 2024, di Holiday Inn Jababeka Cikarang, Rabu (15/3). 

Dani Ramdan mengungkapkan, pertemuan tersebut sebagai komunikasi awal dalam rangka mendorong alokasi dana pembangunan, agar tidak hanya bertumpu pada APBD Kabupaten Bekasi saja, tetapi juga bisa mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. 

“Ya, langkah pertama, kita silaturahmi dengan anggota-anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi atau Dapil 7 Jawa Barat. Minggu depan kita jadwalkan bertemu dengan DPRD Provinsi." ujar Dani dalam rilis, Kamis (16/3/2023).

"Supaya dari awal kita sudah mengkomunikasikan agar nantinya dalam menyusun APBN, DAK, DAU, kemudian program-program ke daerah, kita bisa mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi,” dia menambahkan.

Selain itu Dani menuturkan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan kementerian terkait yang mempunyai kebijakan dalam perencanaan anggaran pembangunan di daerah. 

"Saya sudah tugaskan para kepala dinas untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan, termasuk dari CSR," terangnya. 

Dari pertemuan tersebut, Dani Ramdan mengatakan, anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi siap mengawal alokasi dana dari pusat, sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemda proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. 

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Kabupaten Bekasi Daeng Muhammad, menyampaikan, dirinya mendukung dan siap mengawal usulan alokasi dana dari pusat, untuk prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. 

"Dengan akselerasi ini artinya tahun 2024 kita bisa berpotensi menambah anggaran dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” sebut Daeng.

Daeng menjelaskan, perlu adanya keberpihakan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi sebagai wilayah yang dijadikan kawasan industri. 

"Karena selain memberikan dampak positif, dari industri juga muncul dampak-dampak lain yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Karena itu perlu ada keberpihakan pemerintah pusat dari sisi anggaran, agar Kabupaten Bekasi dapat menyelesaikan persoalan-persoalan prioritas daerah,” paparnya.  ***