DPR Belum Terima Usulan Soal Kenaikan BBM Subsidi
WJoday, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebutkan terkait wacana atau isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sampai saat ini belum ada usulan dari pemerintah.
"Ya ampun, sampe harga BBM. Tahun depan juga masih beberapa bulan lagi tapi yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM di DPR," ujar ketua DPR, Puan Maharani, Minggu (21/8/2022).
Puan menyebutkan pihaknya akan bersikap setelah ada usulan dari pihak eksekutif terkait kenaikan BBM bersubsidi secara resmi ke legislatif di DPR RI.
"Bukan PDIP yang menyikapi, Kenaikan BBM yang memutuskan naik eksekutif bukan legislatif jadi kita tunggu," tutur Puan.
Puan Maharani meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait wacana atau isu BBM bersubsidi akan naik pada 2023 mendatang.
"Dalam pidato tanggal 16 Agustus 2022 lalu kami di DPR mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah yang menyatakan siap menggunakan APBN secara efektif efisien dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," pungkas Puan Maharani.
Pemerintah Masih Kaji Skenario Kenaikan Harga BBM
Pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait tingginya harga minyak mentah dunia.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi BBM," kata Luhut kepada wartawan, Minggu (21/8/2022).
Lebih jauh Menko mengungkapkan, kesenjangan antara harga keekonomian dan harga subsidi Pertalite dan Solar sudah sangat jauh.
Saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi hingga mencapai Rp502 triliun. Tanpa penyesuaian kebijakan, nilainya bisa membengkak hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Jika subsidi dan kompensasi dikurangi, kami harus memperhatikan dampaknya kepada masyarakat," ujar Luhut.
Namun, dia menegaskan harga BBM di Indonesia masih relatif lebih murah ketimbang mayoritas negara di dunia.
Menko menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
"Kami akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," katanya.
Namun demikian, Luhut memastikan pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat hati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor.
"Di antaranya tingkat inflasi, kondisi fiskal dan pemulihan ekonomi," ucapnya.
Hal tersebut sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
"Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan," ucap Luhut.
Kemudian juga untuk masyarakat kurang mampu, lanjutnya.
Untuk mengurangi subsidi dan kompensasi energi, pemerintah juga akan melakukan berbagai langkah lainnya. Misalnya, percepatan penggunaan B40 (bahan bakar biodiesel) dan adopsi kendaraan listrik.
"Perlu diingat, keputusan akhir (kenaikan harga BBM) tetap di tangan Presiden," kata Luhut menegaskan.
Namun, lanjutnya, sebagai langkah awal perlu dipastikan pasokan Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya. ***
