DPR RI akan Tindaklanjuti Kasus Meikarta secara Komprehensif

WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), pada Jumat (10/2).

Dalam pertemuan ini, PKPKM mengadukan soal perkembangan kasus Meikarta dari sudut pandang konsumen secara kondusif. Bersama Dasco, hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan sebagainya.

Dasco menegaskan hal seperti yang terjadi di Kasus Meikarta tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan. 

Sebab, para korban pembelian apartemen di Kabupaten Bekasi itu sudah mendatangi komisi teknis terkait di DPR. Mulai dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI.

“Kita mendengarkan para korban yang terzalimi oleh pengembang dan kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus. Jangan sampai konsumen atau pembeli yang beritikad baik itu kemudian dirugikan,” papar Dasco dalam rilisnya, dikutip Sabtu (11/02/23).

Dasco menyampaikan DPR RI mendukung adanya pergerakkan ekonomi, pembangunan, dan investasi properti. Tetapi dalam melaksanakan hal itu harus ada langkah-langkah pengembang yang baik dan tidak melanggar hukum. 

Terkait dengan persoalan tersebut DPR RI akan menelusuri masalah tersebut dari berbagai pihak dan akan menindaklanjuti secara komprehensif.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, ujar Dasco, Komisi VI akan melakukan pemanggilan kepada Pimpinan PT Lippo selaku pengembang dari Meikarta pada hari Senin (13/2) mendatang. 

Selain itu, pada Selasa (14/2), Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini akan menjadwalkan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Meikarta. Kunjungan itu akan diikuti perwakilan dari Komisi II, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI, dan PKPKM.

“Kita akan cross check di lapangan tentunya. Setelah nanti hari Senin, kita akan minta pengembang datang untuk supaya informasinya berimbang dan juga supaya lebih valid. Kami akan melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Dasco berharap kasus ini dapat segera selesai dengan menghasilkan putusan yang tidak merugikan siapa pun. Tentunya, DPR, tegasnya, akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar kasus ini dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan koridor hukum.

Ketua PKPKM, Aep Mulyana menyampaikan pihaknya akan terus meminta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan berharap adanya itikad baik dari pihak pengembang Meikarta, yaitu PT MSU.

“Pertama kita meminta hak kembali ya atas unit yang sudah dibeli sama konsumen. Yang sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya demikian seperti itu. Kalau gugatan ya mau tidak mau kita harus hadapi ya. Karena sebetulnya tidak logis kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar." terang Aep.

"Kemudian seluruh aset kami itu harus disita. Namun, saya yakin mudah-mudahan nanti ada itikad baiklah dari pihak MSU untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.  ***