Gaduh Perubahan Format Debat Cawapres: Tudingan Intervensi dan Muatan Politis

Gaduh Perubahan Format Debat Cawapres: Tudingan Intervensi dan Muatan Politis
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat gebrakan dengan mengubah format debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. 

Debat capres dan cawapres menjadi polemik setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan semua debat akan menghadirkan pasangan secara lengkap. 

Artinya, setiap cawapres akan tetap hadir dalam debat capres dan begitu juga sebaliknya. Perubahan format debat ini memicu kericuhan karena dianggap untuk melindungi pasangan tertentu. 

Dalam format terbaru, KPU mengubah format seluruh debat akan diikuti oleh capres-cawapres. Artinya, khusus debat cawapres dihapus.

Sebagai informasi, Pilpres 2019 menyelenggarakan debat khusus untuk calon wakil presiden yang mempertemukan K.H. Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno. Keduanya berdebat pada putaran ketiga yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari Ahad (17/3/2019).

Komisioner KPU, Idham Holik mengatakan format debat sama dengan Pilpres 2019.  "Tidak ada yang beda," kata Idham, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (2/11), dikutip dati tempo.co. 

Dalam debat Pilpres 2024, KPU akan menampilkan debat cawapres dengan didampingi capres. Idham mengatakan debat kali ini yang berbeda adalah pendampingan cawapres oleh capres. Pada Pilpres 2019, cawapres tidak didampingi oleh capres. 

Namun menurut Idham, kali ini pasangan capres-cawapres akan hadir secara bersamaan. Dalam debat cawapres yang akan menghadirkan capres, porsi bicara hanya diberikan kepada cawapres. "Itu kan aktor utama," sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat debat capres yang akan dihadiri cawapres, porsi bicara hanya diperuntukan kepada capres. Begitu juga pada saat debat cawapres, aktor utamanya adalah cawapres secara mandiri. 

"Jadi cawapres bicara dari A sampai Z. Kalau capres hanya mendampingi saja," terang Idham.

Tudingan Intervensi dari Luar Terhadap KPU
SETARA Institute menilai perubahan format debat yang tidak memberikan sesi khusus kepada cawapres oleh KPU memunculkan kecurigaan publik tentang adanya intervensi dari luar. 

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menganggap kecurigaan itu bisa dimaklumi secara rasional. 

“KPU semakin menebalkan kecurigaan publik. Patut diduga ia tunduk pada intervensi kekuatan politik eksternal mereka," kata Halili, dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (2/11).

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Sabtu (2/12), menyayangkan pernyataan KPU agar capres-cawapres hadir di kelima debat. Dari pernyataan itu, ia memandang ada upaya akal-akalan oleh KPU pada format debat capres-cawapres.

Menurut Todung, berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, debat capres-cawapres dibagi menjadi dua, yakni tiga kali debat antarcapres dan dua kali debat antarcawapres.

”Debat harus tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres. Kalau ketua KPU ingin mengubah format debat itu, dia harus mengubah undang-undang. Menurut saya, dengan pernyataan ketua KPU yang bilang tetap lima kali debat, tetapi capres-cawapres hadir bersamaan, ini suatu akal-akalan format debat yang sedang dibuat KPU dan itu tidak boleh kita terima,” tegas Todung.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto, menilai kondisi ini cukup disayangkan. Sebab di dalam langgam politik elektoral seperti ini, semua sangat tergantung pada pengolahan selanjutnya.

"Mungkin pihak yang ingin dilindungi justru akan mengalami viktimisasi. Semakin melegitimasi stereotyping lemahnya performa public speaking dan nir-gagasan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menilai, untuk menghadapi debat ini setiap cawapres masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Setidaknya dalam hal mempermatang isu dan materi yang akan dibawa pada saat debat.

"Masih ada waktu berlatih dan ada konsultan yang bisa mengarahkan untuk peningkatan performa,” tegasnya, yang menurutnya dalam menentukan mekanisme debat ini, KPU dinilai sudah melampaui regulasi Pemilu yang ada.

Sebab idealnya, KPU harus mewadahi cawapres juga untuk menyampaikan gagasan yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

”Bahkan mekanisme debat dari KPU ini sudah di level melampaui regulasi pemilu. Idealnya Pilpres dari waktu ke waktu semakin menampilkan politik gagasan, bukan gimmick semata,” sebut Luhur.

Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu menilai seharusnya KPU memiliki ketegasan format capres-cawapres merujuk kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

"Yang menarik bagi saya, harusnya KPU tidak membuka ruang untuk mengubah format debat di luar peraturan perundangan-undangan. Walaupun ada usulan peserta," kata Said Didu, saat diwawancarai di Sekretariat Perubahan, Minggu (3/12).

"KPU harusnya tegas mohon maaf kalau ada usulan di luar ini tidak bisa diterima, karena aturannya sangat jelas enggak bisa ditafsirkan apa-apa,"  dia menambahkan.

Muatan Politis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan agenda debat capres-cawapres. Namun tak ada debat terpisah khusus untuk cawapres. Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Ras MD menyebut format seperti ini tidaklah baik.

Dia mengatakan, debat capres dan cawapres diatur di dalam Pasal 277 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sepanjang UU ini tidak mengalami perubahan, maka KPU sebagai penyelenggara wajib menjalankan perintah UU tersebut,” kata Ras MD, Sabtu, (2/12), dikutip dari Fajar.co.id.

Apalagi berkembang isu format debat diubah demi menyelamatkan posisi putra presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

“KPU dalam posisi bahaya. Netralitas KPU akan dipertanyakan oleh publik. Sehingga KPU mesti berhati-hati. Ada kesan KPU menguntungkan posisi Cawapres tertentu,” tutur Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia ini.

Menurutnya, posisi wakil presiden sangat penting karena bisa saja menggantikan presiden jika berhalangan tetap.

“Jangan membangun narasi jika posisi Wapres tidaklah penting alias ban serep saja. posisi wakil presiden sangat penting lantaran bisa saja menggantikan posisi presiden jika nantinya berhalangan tetap,” tegasnya.

“Karenanya, kapasitas dan kapabilitas seorang calon wakil presiden harus diketahui oleh publik secara luas melalui debat kandidat. Sehingga sangat keliru jika wacana penghapusan debat cawapres dihilangkan,” pungkas Ras MD.

Aktivis 98 sekaligus Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan mengatakan, diduga perubahan format debat Pilpres 2024 ini memang berbau pesanan dari Presiden Jokowi.

“Patut diduga, itu akal-akalan KPU saja yang berpihak kepada anak penguasa Jokowi yang ikut dalam kompetisi Pilpres 2024. Format debat sekarang sangat kental berbau pesanan dari pihak istana,” kata Aznil Tan dalam keterangannya, Sabtu (2/12).

Menurut Aznil, kuat diduga format debat itu dirubah demi untuk mengamankan nasib Gibran Rakabuming Raka agar tidak dipermalukan di hadapan publik ketika debat cawapres itu diadakan.

“Ya agar anaknya tidak dipermalukan di depan publik. Kita tahu sama tahulah modusnya,” tuturnya, seraya meniai perubahan format debat tersebut akan semakin membuat terpuruk demokrasi.

Karena publik pasti menduga perubaha format debat itu menjadi bukti makin kentalnya praktik politik dinasti dan nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi.

Pemerhati politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat, munculnya polemik terkait debat ini menunjukkan adanya gap informasi antara KPU dan ketiga tim pasangan capres-cawapres. Hal itu semestinya tak terjadi jika terbangun komunikasi yang baik.

”KPU harus duduk bareng dengan para kandidat (termasuk timnya), mendengarkan semua masukan, dan mengikuti aspirasi publik seperti apa, lalu mencari jalan tengah yang tidak merugikan dan menguntungkan salah satu calon. Buatlah proses debat yang berkeadilan, taat pada aturan yang benar, serta menyerap aspirasi,” kata Ujang.  ***