Ingatkan lagi ASN hingga TNI/Polri Netral, Jokowi Pastikan Tak Akan Berkampanye Jelang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024!

Ingatkan lagi ASN hingga TNI/Polri Netral, Jokowi Pastikan Tak Akan Berkampanye Jelang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024!
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara lagi soal netralitas sepekan menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu). Ia meminta aparatur sipil negara (ASN), termasuk TNI dan Polri netral di Pemilu 2024.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI/Polri termasuk BIN (Badan Intelijen Negara) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Rabu, 7 Februari 2024.

Jokowi juga menitip pesan kepada penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kepala Negara meminta penyelenggara profesional.

"Seluruh jajaran sampai ke daerah harus profesional memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," ucap Jokowi.
 
Ia mengatakan masyarakat juga harus berperan menjaga pemilu berlangsung damai, jujur, adil, serta menghargai hasilnya. Ia berharap persatuan tetap terjaga.

"Kita semua harus menjaga pemilu yang damai yang jujur dan adil. Menghargai hasil pemilu dan bersatu- padu kembali untuk membangun Indonesia," tukas presiden.

Hari pemungutan suara akan digelar Rabu, 14 Februari 2024. Presiden mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).


Jokowi Tegaskan Tidak Ikut Kampanye

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan tidak akan ikut berkampanye. Hal itu disampaikan merespons pertanyaan yang berkembang soal ikut atau tidaknya presiden berkampanye. 

"Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Rabu, 7 Februari 2024.

Kepala Negara heran dengan anggapan sebagian pihak yang menilai kalau dirinya akan berkampanye. Jokowi menegaskan dirinya hanya menjelaskan ketentuan yang ada di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. 

"Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah (kampanye saat pilpres 2019)," ungkap dia.

RI 1 itu menjelaskan UU Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye. Tetapi tidak menggunakan fasilitas negara. 

Dia juga menjelaskan alasan menyampaikan pernyataan itu karena merespons pertanyaan mengenai menteri kabinet yang berkampanye. Namun, bukan bermaksud ingin ikut kegiatan sosialisasi.

"Saya tunjukkan bunyi aturannya (soal diperbolehkan kampanye). Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye saya jawab tidak," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku diajak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berkeliling Indonesia untuk kampanye. Namun, Presiden belum mengiyakan permintaan anaknya itu.

"Oh iya, saya sudah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan Undang-Undang saja, Undang-Undang Pemilu saja sudah ramai ya," ujar Presiden di sela-sela kunjungan kerja ke Pasar Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024.***