Kasus Ketua KPAID Cirebon, Kuasa Hukum Ingatkan Majelis Hakim Tidak Berpihak ke Pengugat

Kasus Ketua KPAID Cirebon, Kuasa Hukum Ingatkan Majelis Hakim Tidak Berpihak ke Pengugat
Lihat Foto
WJtoday, Cirebon - Jelang putusan kasus perceraian Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Fifi Sofiah di Pengadilan  Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Kuasa hukum IE Razman Arif Nasution ingatkan majelis hakim untuk netral dan tidak berpihak.

Menurut Razman, agenda putusan di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, sebenarnya tidak berdasar. Pasalnya, dokumen negara buku nikah, saksi merupakan rekayasa dan patut di uji oleh pihak yang terkait.

"Kalau bicara putusan, harusnya majelis hakim menunda terlebih dahulu, karena buku nikah Fifi sedang di proses keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan majelis hakim harus melihat fakta tersebut. Kalau sampai putusan berarti ada keberpihakan," katanya Rabu (30/12/2020).

Razman melanjutkan, bila sampai ada dugaan majelis hakim berpihak ke pengugat, maka pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan kannya ke Komisi Yudisial.

"Kami akan lihat, kalau sampai majelis hakim mengabulkan pengugat, kami akan mengambil langkah hukum juga dengan melaporkannya ke Komisi Yudisial. Karena kami menilai majelis hakim tidak melihat fakta - fakta yang kami berikan," tutur Razman

Sikap tegas pengacara kondang ini, di dasari pemahaman hukum dan tidak ada dasar, majelis hakim mengabulkan gugatan pengugat. Pihaknya beralasan, buku nikah Fifi Sofiah tidak sah. Seharusnya, majelis hakim menunda putusan sampai ada hasil di PTUN Bandung maupun Polda Jateng dan Polda Jabar.

"Tidak ada dasar, hakim mengabulkan gugatan saudara Fifi. Alasannya apa? Pertama, hampir dapat dipastikan melalui pemeriksaan yang ada, buku nikah itu tidak sah. Ingat hampir dapat dipastikan. Saya tidak bisa memastikan karena saya bukan orang penegak hukum. Tapi saya katakan hampir dapat dipastikan kenapa? Karena kami membuat dua laporan di kepolisian. Pertama di Polda Jabar yang peduli Polda Jateng," ujarnya.

Selain itu, dari saksi pernikahan ada yang merasa di tipu oleh pihak pengugat, dan sudah di konfrontir di Polda Jabar. Sementara di Polda Jateng ditemukan juga terbitnya buku nikah. Selain itu, data nama Fifi Sofiah selalu berubah - ubah dan mempunyai beberapa KTP.

"Terlihat bahwa di situ nama Fifi Sofia tidak sesuai dengan buku nikah baik yang mereka terbitkan dan duplikat, seperti yang ada di Cirebon tidak sesuai begitu juga dengan Cilacap, tidak sesuai. Bahkan tanggal tempat lahirnya pun berbeda - beda," pungkasnya.***