Kenaikan BBM: Ketika Perekonomian Menuju Pemulihan, Bukan Distimulasi Malah Dihambat

Kenaikan BBM: Ketika Perekonomian Menuju Pemulihan, Bukan Distimulasi Malah Dihambat
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan kebijakan tarik subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah adalah langkah yang kontraproduktif. Sebab, kebijakan tersebut dinilai di saat momentum yang sangat tidak tepat. 

Kebijakan tarik subsidi tersebut pasalnya bersamaan dengan kondisi geopolitik, yaitu perang Rusia versus Ukraina, yang membuat perekonomian global semakin tidak pasti karena ancaman inflasi tinggi.

“Ketika perekonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulasi tapi malah dihambat, kebijakan yang kontraproduktif. Padahal masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini,” ujar Anis dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (8/9/2022).

Menurut Anis, kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak, terutama sektor yang berhubungan dengan masyarakat secara umum. 

Karena itu, ia menyebut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang sangat mengkhawatirkan, akan terjadi efek berantai dalam perekonomian.

"Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun 2022," jelasnya.

Dikemukakannya pula, suku bunga tinggi, pasca kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi umum diperkirakan menembus di level 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun. 

"Kondisi ini memicu kenaikan suku bunga secara agresif, kondisi ini akan membuat biaya ekspansi rumah tangga dan dunia usaha menjadi lebih mahal," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurutnya, tingginya inflasi dan tingkat suku bunga, sudah pasti menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Aktivitas ekonomi yang sudah mulai bergulir semenjak awal tahun 2022, bisa dipastikan akan melambat, seiring dengan tingginya biaya ekspansi usaha dan beban hidup masyarakat. 

"Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan kembali melambat. Juga akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran," tutur Anis.

Dia menyatakan, kebijakan tarik subsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran. 

"Kebijakan pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu," sebutnya.

Dengan demikian, alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya. 

“Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat,” tutup Anis.

Bisa Mengoreksi Target Ekonomi
Kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhirnya bisa mengoreksi target ekonomi yang sudah ditetapkan pemerintah sendiri dalam RAPBN. 

Bahkan, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai target bisa tidak tercapai dan rencana belanja maupun penerimaan bisa terkoreksi dengan sendirinya.

Hafisz menyebut ada kausalitas yang terjadi mengiringi kebijakan kenaikan harga BBM ini. Menurut Hafisz, ekonomi nasional akan turun lagi. Bila ekonomi turun, transaksi perdagangan pasti lesu. Bila perdagangan lesu, itu bisa mengoreksi target ekonomi dan tentu asumsi makro APBN tidak akan tercapai.

"Kalau target-target sudah tidak tercapai, maka otomatis rencana belanja dan penerimaan negara akan terkoreksi atau tidak tercapai," ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (8/9), 

Dia mengatakan, kebijakan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM merupakan usaha sia-sia. Kebijakan ini sangat tidak populis di tengah krisis global. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, rakyat miskin akan semakin banyak akibat kenaikan BBM tersebut.

Ia pun mengakui, memang anggaran subsidi telah memberatkan APBN. Namun, menaikkan harga BBM bersubsidi justru lebih memberatkan lagi bagi kehidupan rakyat miskin. 

"Yang jelas, dengan kenaikan BBM, semua kebutuhan pokok pasti akan naik. Sebab kontribusi BBM ibisa mencapai 15-20 persen terhadap komponen harga produksi." pungkasnya.

Kenaikan BBM Jadi Beban Pendamping PKH Entaskan Kemiskinan
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyoroti imbas kenaikan harga BBM terhadap tanggung jawab tenaga pendamping kesejahteraan sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Dalam hal ini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang menurutnya akan memikul beban lebih berat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

“Kenaikan harga BBM akan berimplikasi pada semakin besarnya tanggung jawab para tenaga pendamping untuk mendorong percepatan proses graduasi masyarakat miskin yang jumlahnya diprediksi akan bertambah," kata Bukhori melalui keterangan pers, Selasa (6/9).  

Dengan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun yang dianggarkan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dimana masing-masing KPM menerima Rp150 ribu untuk empat bulan, jelas jumlah yang sedikit. 

Artinya, setiap KPM hanya menerima insentif senilai Rp5 ribu per hari dari  pemerintah sebagai bantalan sosial. Mirisnya, nominal itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu liter beras.

Selain karena jumlahnya yang kecil, BLT tersebut juga memiliki keterbatasan dari aspek akurasi data calon penerima bantuan, jangkauan sasaran, serta durasi penyaluran bantuan. 

Besarnya tuntutan ditambah dampak dari kenaikan harga BBM juga turut berpengaruh terhadap taraf hidup dan kinerja para tenaga pendamping.

“Maka sudah semestinya Kementerian Sosial memberikan perhatian yang memadai bagi garda terdepan program Kementerian Sosial,” ujar Bukhori. 

Untuk itu, ia mendorong Menteri Sosial untuk mengupayakan tenaga pendamping sosial semisal pendamping PKH yang sampai saat ini masih berstatus kontrak/honorer agar bisa segera beralih statusnya menjadi ASN PPPK. 

“Sebagaimana telah saya sampaikan secara langsung di hadapan Menteri Sosial pada 1 September 2022 silam dalam kesempatan Raker Komisi VIII DPR dengan Kemensos, maka saya ingin tegaskan kembali perlunya para tenaga pendamping PKH ini diupayakan semuanya lulus dalam tes rekrutmen ASN PPPK,” ungkapnya. 

Selain karena pertimbangan besarnya tanggung jawab yang diemban serta kiprah mereka yang sudah lama membaktikan dirinya untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah melalui PKH, peraturan perundang-undangan juga hanya mengenal dua jenis status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, yakni PNS dan ASN PPPK.

“Dengan terbitnya surat edaran penghapusan tenaga honorer dari Kementerian PAN-RB, maka kami mendorong Kementerian Sosial untuk segera memberikan kejelasan status bagi para tenaga pendamping PKH ini paling lambat sebelum bulan November tahun 2023,” pungkasnya.  ***