Legislator Tagih Janji Gubernur Jabar Bantu Masyarakat Pondok Pesantren

Legislator Tagih Janji Gubernur Jabar Bantu Masyarakat Pondok Pesantren
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pondok pesantren dan beasiswa bagi santri miskin di wilayahnya.

Adapun BOS untuk pondok pesantren dan beasiswa bagi santri miskin itu dinilai Sidkon Djampi sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Pondok Pesantren yang sejak disahkan sampai sekarang masih kurang implementasinya di lapangan.

Melihat hal tersebut, maka dari itu Fraksi PKB mendesak Gubernur Ridwan Kamil untuk mengalokasikan anggaran BOS untuk ponpes dan beasiswa bagi santri miskin pada tahun 2023.

“Kami meminta gubernur menganggarkan BOS untuk pondok pesantren di 2023. Kami juga minta ada bantuan uang berupa beasiswa untuk santri miskin. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil harus ingat pernah berjanji dalam kampanye akan bantu masyarakat pondok pesantren,” ujar Sidkon, Senin (10/10/2022).

Terkait pagu anggaran yang diminta untuk BOS bagi Ponpes, legislator dari Dapil Jabar 12 mewakili Kabupaten Indramayu kota dan Kabupaten Cirebon, mengaku belum mengetahui pasti pagu anggaran yang ideal untuk membiayai Bantuan Operasional Sekolah bagi Ponpes tersebut.

Sama halnya dengan pagu anggaran untuk beasiswa bagi santri miskin. Ia pun tak mengetahui idealnya berapa. Belum lagi santri miskin di Jabar belum terdata dengan baik.

Namun yang pasti, Pemprov sebaiknya segera mengeksekusi soal usulan BOS untuk Ponpes dan beasiswa bagi santri miskin mengingat masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan selesai di 2023.

“Soal BOS untuk Ponpes ya tinggal didiskusikan, dan didata yang penting di 2023 sudah ada. BOS untuk Ponpes selama ini enggak pernah ada, Ponpes di Jabar tumbuh dan berkembang sendiri. Padahal ada Perda Ponpes di Jabar, dimana Pemprov Jabar? Kenapa Pemprov Jabar tidak memfasilitasi,” tegas Sidkon.

“Beasiswa bagi santri miskin kita inisiasi dulu. Misalkan Rp1 triliun atau setengah triliun. Uang ada tinggal dihitung berapa jumlah santri miskin, pastikan dahulu datanya dan hitungan,” pungkasnya.  ***