Malaysia Usir Semua Diplomat Korea Utara

Malaysia Usir Semua Diplomat Korea Utara
Seluruh Diplomat Korut di Kuala Lumpur dibawa dengan Bus menuju Bandara. (Facebook)
Westjavatoday, - Malaysia hari ini mengusir semua diplomat Kedutaan Besar Demokrat Republik Rakyat Korea (DPRK) di Kuala Lumpur sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Malaysia yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada 19 Maret 2021.

"Pengusiran telah dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961," ujar Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Hishamuddin Hussein dalam pernyataannya kepada media di Kuala Lumpur, Minggu (21/3/2021).

Malaysia mengusir para diplomat terkait ancaman Korut pada Jumat lalu yang akan memutuskan hubungan diplomatik. Ancaman itu disampaikan sebagai protes setelah pengadilan Malaysia mengekstradisi seorang warga Korut, Mun Chol Myong, ke Amerika Serikat atas tuduhan pencucian uang dan melanggar pemberlakuan sanksi.

Mun ditangkap pada 2019 setelah AS menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan serta mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman barang secara ilegal ke Korut.

Dato Seri Hishamuddin Hussein menegaskan Pemerintah Malaysia harus mengambil tindakan ini sebagai tanggapan atas Keputusan DPRK 19 Maret 2021 sepihak  memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Pemerintah Malaysia menilai keputusan sepihak Korut untuk memutuskan hubungan diplomatik sebagai tindakan tidak bersahabat, tidak konstruktif, serta bertentangan dengan semangat saling menghormati, serta menjalin hubungan bertetangga yang baik di tengah masyarakat internasional.

"Tindakan Pemerintah Malaysia telah menjadi kebutuhan untuk melindungi Kedaulatan Malaysia dan menjaga kepentingan nasional kita," katanya.

Tindakan ini, ujar dia, "adalah pengingat bahwa Malaysia tidak akan pernah mentolerir segala upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri kita dan peradilan, tidak menghormati sistem pemerintahan kita, dan terus menciptakan ketegangan yang tidak perlu yang bertentangan dengan tatanan internasional berbasis aturan."