Masih Ingat Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, 2022 Silam? Pengadilan Baru Jatuhkan Vonis Tak Bersalah terhadap Terbit Rencana Perangin Angin

WJtoday, Jakarta - Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Stabat menyatakan dakwaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan terdakwa mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti.

"Mengadili satu, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin alias Pak Terbit alias Cana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dikeluarkan dalam dakwaan satu pertama dan kedua, kedua pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam," kata ketua majelis hakim Andriansyah saat membacakan putusan, dilansir, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, hakim meminta agar hak serta harkat martabat Terbit terkait perkara itu dipulihkan.

"Dua bebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, ketiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, serta harkat martabatnya," ucapnya.

Ardiansyah kemudian membacakan putusan jika permohonan restitusi tidak dapat diterima. Besaran restitusi sendiri adalah Rp 2,3 miliar untuk 14 korban dan ahli waris.

"Keempat, menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima," tutupnya.

Selain kasus TPPO, Terbit Rencana juga terjerat kasus korupsi. Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak kasasi jaksa dan mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin dalam perkara korupsi. Alhasil, Terbit tetap dihukum 7,5 tahun penjara di kasus korupsi pengadaan barang di Kabupaten Langkat.

Kasus bermula saat Terbit diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Terbit diadili terkait korupsi paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021.

Ikut diadili juga bersama Terbit adalah Iskandar Perangin Angin. Iskandar adalah kakak Terbit. Pada 19 Oktober 2022, majelis PN Jakpus yang diketuai Djuyamto menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan Iskandar dihukum 7,5 tahun penjara.

Terbit dan Iskandar tidak terima dan mengajukan banding. Hasilnya, banding itu dikabulkan. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjatuhkan pidana kepada Terbit Rencana Perangin Angin dengan penjara selama 7 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 300 juta subsidair 5 bulan. Hakim banding juga menjatuhkan pidana kepada Iskandar Perangin Angin dengan penjara selama 6 tahun serta denda Rp 300 juta subsidair 5 bulan. 

Terbit Rencana Perangin Angin Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Sebelumnya pada Rabu (6/4/2022) lalu, Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya menetapkan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia. Bupati nonaktif tersebut dikenakan pasal berlapis.

Irjen Panca menyebut penetapan status tersangka terhadap TRP dilakukan melalui proses gelar perkara. Sebelum gelar perkara, Polri juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Lebih jauh Panca menyebut pihaknya mengenakan pasal berlapis untuk TRP. Pasal yang dikenakan salah satunya berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 7 ayat 1 junto Pasal 10 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau Pasal 333 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau Pasal 170 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau Pasal 351 ayat 1, 2, 3 dan atau Pasal 353 ayat 1, 2, 3 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2, mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP," kata Panca.***