MotoGP Mandalika Bermasalah, Puluhan Hektare Tanah Belum Diganti Rugi
WJtoday, Jakarta - Di tengah euforia ajang MotoGP Mandalika 2022, rupanya masih menyisakan sejumput permasalahan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendata seluas 10 hektare lebih tanah milik warga belum diganti rugi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Lalu Abdul Wahid mengatakan jumlah lahan yang diklaim warga dan belum tuntas dibayar oleh ITDC di area Sirkuit Mandalika seluas 10 hektare lebih.
“Jumlah warga atau pemohon yang sudah menyerahkan dokumen untuk dilakukan verifikasi kepada Satgas sebanyak 56 orang dengan total jumlah lahan sekitar 96 hektare di Mandalika,” ujar Wahid dikutip Rabu (9/2/2022).
Wahid menjelaskan, satgas ini dibentuk untuk membantu pemerintah NTB menyelesaikan persoalan lahan yang masih diklaim.
“Seperti apa hasilnya tergantung dari hasil pemeriksaan dokumen yang telah diserahkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Lahan Kawasan The Mandalika menggelar mediasi antara warga pemilik lahan dengan ITDC guna melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual dokumen serta berkas lahan yang dipegang kedua belah pihak.
“Total ada 10 obyek lahan yang diklaim, namun untuk hari ini (Senin kemarin) ada dua obyek lahan yang kita mediasi dulu," kata Ketua Satgas, Kombes Pol. Awan Hariono dalam keterangan tertulisnya di Praya.
Protes Tak Dilibatkan Dalam MotoGP, Ratusan Pemuda Bakar Ban di Depan Sirkuit Mandalika
Merasa tidak dilibatkan dalam persiapan MotoGP, ratusan pemuda setempat protes.
Aksi protes tersebut dilakukan dengan cara membakar ban dan memblokir jalan di depan Sirkuit Mandalika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Selasa (8/2).
Ratusan pemuda tersebut tergabung dalam Karang Taruna Indonesia Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Aksi itu sebagai bentuk protes kepada PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) maupun Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang tidak melibatkan pemuda setempat dalam hal pekerjaan ajang MotoGP Mandalika.
Pantauan wartawan, massa membakar ban di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas sempat macet beberapa saat.
Selanjutnya massa aksi berangkat menuju Kantor ITDC untuk menyampaikan aspirasinya.
"Kami akan tetap melakukan protes, kalau kami tidak dilibatkan dalam ajang MotoGP Mandalika ini," kata Srianom dalam orasinya di Praya.
Ia mengatakan, sebagian petugas Marshall memang merupakan pemuda Pujut, namun masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh ITDC dalam memberdayakan masyarakat lokal.
"Kami merasa kecewa kepada ITDC yang selama ini tertutup, tidak mau terbuka kepada masyarakat lokal," katanya pula.
Ketua Karang Taruna Desa Ketara Vena Supriadi mengatakan, para Marshall yang dipekerjakan dalam ajang MotoGP Mandalika itu hanya diberikan gaji Rp 400 ribu, dan mereka bekerja selama dua minggu.
"Artinya masih banyak peluang warga lokal untuk bisa diberdayakan dalam ajang MotoGP ini. Kami banyak kemampuan, tapi tidak diberikan kesempatan untuk bekerja," katanya pula.
Managing Direktur PT ITDC Bram Subiandoro mengatakan, tuntutan para pemuda Pujut tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait guna mencari solusi terkait tuntutan warga tersebut.
"Kami akan diskusikan dengan pihak terkait apa yang menjadi aspirasi para pemuda ini," katanya lagi.***
