Ormas Diperbolehkan Kelola Pertambangan Rawan Konflik Kepentingan

Ormas Diperbolehkan Kelola Pertambangan Rawan Konflik Kepentingan

WJtoday, Jakarta - Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar berpandangan pemberian prioritas dalam lelang pertambangan batu bara ke organisasi masyarakat atau ormas keagamaan rawan akan konflik kepentingan (conflict of interest).

Menurutnya, untuk mendapatkan lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral dan batu bara, peserta atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pengelolaan lingkungan.

 

"Harus dipastikan tata cara lelang sesuai dengan undang-undang agar tidak potensi masalah di kemudian hari, termasuk terjadi conflict of interest," ungkap Bisman kepada Media Indonesia, Kamis, 6 Juni 2024.

 

Presiden Joko Widodo telah memberikan karpet merah kepada ormas untuk mengelola bisnis tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

 

Pada pasal 83A disebutkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

 

Bisman menilai pemerintah tidak bisa langsung memberikan izin usaha pertambangan secara cuma-cuma kepada badan usaha di bawah naungan ormas. Pemerintah harus memastikan badan usaha tersebut memiliki pengalaman di bidang pertambangan dengan penerapan good mining practice atau praktik pertambangan yang baik.

 

"Tidak boleh langsung diberikan, harus ada lelang dulu. Pastikan juga dalam operasionalnya badan usaha benar-benar menerapkan good mining practice. Kalau tidak ini bisa bahaya," tegas dia.

 

Mesti dipelototi

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga menekankan pentingnya pengawasan pengelolaan izin usaha tambang kepada ormas untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan.

 

"Ya ketentuan itu sangat berpotensi (conflict of interest). Makanya, ramai-ramai kita mesti awasi. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi," tegas Luhut.

 

Di satu sisi, Luhut menyebut pemberian izin WIUPK dari pemerintah untuk membantu ormas membiayai kegiatan sehari-harinya. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, berhak mengelola wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau disebut PKP2B.

 

"Bagus juga sekarang diberikan. Ya sebenarnya ini niatnya baik. Ada keinginan bisa membantu organisasi keagamaan dengan program ini (izin bisnis tambang) daripada (meminta) sumbangan-sumbangan saja," jelas Luhut.

PGI Imbau Ormas Keagamaan Fokus pada Pembinaan Umat

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengimbau ormas keagamaan lebih fokus pada kerja-kerja pembinaan umat ketimbang mengurusi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebab, ormas keagamaan punya keterbatasan terkait urusan tambang.

“Saya tentu menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Keputusan Presiden tersebut. Dalam kaitan inilah saya menyambut positif Keputusan Presiden seraya mengingatkan perlunya kehati-hatian,” ucap Gomar dalam keterangannya, Jumat, 7 Juni 2024.

PGI belum memiliki sikap resmi terkait keppres pemberian izin tambang tersebut. PGI masih mengkaji lebih jauh, terutama terkait kontroversi yang ada di balik keputusan itu.

“Tapi sudah pastia masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI, dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata dia.

 

Pertimbangan PGI lainnya, lanjut Gomar, ialah selama ini organisasi yang dipimpinnya itu mendampingi para korban dari kebijakan pembangunan dan usaha tambang. Sehingga apabila mereka ikut dan menjadi pelaku usaha tambang, hal itu menjadi kontraproduktif atas apa yang selama ini dilakukan PGI.

“Itu menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo telah memberikan karpet merah kepada ormas untuk mengelola bisnis tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Pasal 83A disebutkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. 

PBNU Siapkan Struktur Bisnis Pengelolaan Tambang

Berbeda dengan PGI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut peluang izin yang diberikan pemerintah untuk mengelola tambang. Sebagai Langkah awal, PBNU menyiapkan struktur bisnis dan manajemen.

"Kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap," ujar Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Jumat, 7 Juni 2024.

PBNU, kata Gus Yahya, sapannya, sudah mengajukan izin pengelolaan tambang begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP Nomor 96 tahun 2021. PP tersebut memungkinkan ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang.

 

Gus Yahya memastikan PBNU mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dalam dunia bisnis pertambangan. Terlebih, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif dikenal sebagai sosok santri yang sukses terjun menjadi seorang pengusaha.

Di samping itu, Gus Yahya mengaku pihaknya belum mengetahui pasti lokasi afirmasi tambang tersebut. Dia juga memastikan jika pemberian lahan justru berdampak buruk terhadap lingkungan dan bertentangan dengan hak masyarakat adat, NU tidak akan segan menolak.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa izin pengelolaan tamban diberikan kepada badan usaha yang ada di ormas keagamaan. Misalnya, badan usaha koperasi hingga perseroran terbatas.

"Izin pengelolaan tambang yang diberikan itu adalah badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat," kata Jokowi.***