Pakistan Pertimbangkan Larang Partai Mantan PM Imran Khan

WJtoday, Jakarta - Pakistan sedang mempertimbangkan untuk melarang partai politik mantan Perdana Menteri Imran Khan karena menyerang negara, kata Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif pada Rabu.

Tapi keputusan tersebut berpotensi memancing kemarahan para pendukungnya dan memperburuk konfrontasi dengan militer.

Mantan PM itu terlibat dalam fase kritis dari persaingan yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara politisi sipil dan militer, yang telah secara langsung memerintah atau mengawasi pemerintah sepanjang sejarah Pakistan.

Pertikaian itu telah menyebabkan protes yang tersebar luas oleh pendukung Khan yang telah meningkatkan kekhawatiran terkait kestabilan di Pakistan yang sedang dilanda krisis ekonomi terburuk dalam puluhan tahun terakhir itu.

Asif mengatakan pada wartawan bahwa partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), telah menyerang basis negara dan hal itu tidak bisa ditoleransi.

“Pelarangan PTI sedang dalam pertimbangan,” katanya. Ia menambahkan parlemen harus memberikan persetujuan akhir atas keputusan pemerintah untuk melarang partai itu.

Asif merujuk pada para pendukung Khan yang melakukan aksi protes dan menyerang instalasi militer, termasuk markas besar tentara, dan gedung-gedung pemerintah bulan ini.

Imran Khan menjadi perdana menteri pada tahun 2018 dengan dukungan diam-diam oleh militer. Kedua belah pihak membantah hal itu.

Militer melihat Khan, dengan agenda konservatif dan nasionalisnya, dapat menjamin perlindungan kepentingan yang dimiliki militer.

Namun, Khan kemudian berselisih dengan para jenderal setelah dianggap mencoba ikut campur dalam promosi utama di bidang keamanan. Ia digulingkan sebagai perdana menteri melalui mosi tidak percaya pada tahun 2022.

Sejak itu, Khan berkampanye untuk mendorong pemilu lebih awal dan mengumpulkan pendukungnya. Meski demikian, perdana menteri yang menggantikannya, Shahbaz Sharif, menolak pemilu tersebut diadakan sebelum jadwal pada akhir tahun ini.

Khan juga sedang menghadapi kasus korupsi yang ia bantah dan menganggap sebagai upaya untuk mengeluarkannya dari politik.

Dia ditahan pada 9 Mei terkait dakwaan tersebut. Hal itu memancing protes dan penyerangan fasilitas militer oleh para pendukungnya. Khan kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Penyelidik dari badan anti korupsi setempat menginterogasi Khan selama tiga jam pada Selasa (23/5).***