PDIP dan Gonjang-ganjing Manuver 'Dewan Kolonel'

PDIP dan Gonjang-ganjing Manuver 'Dewan Kolonel'
Lihat Foto

WJtoday, Jakarta - DPP PDIP enggan lagi membahas 'Dewan Kolonel' maupun manuver-manuver politik, terkait dukungan kepada kandidat capres-cawapres yang berkembang menuju 2024.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputeri tersebut menegaskan lebih memilih mengkonsentrasikan seluruh energi partai untuk bergerak ke bawah bersama rakyat dan terus melakukan konsolidasi.

"Itu sudah saya jawab semua. Jadi semua martabat dan marwah partai sudah ditegakkan. Semua sekarang berkonsentrasi tunggal melakukan konsolidasi, tiada hari tanpa pergerakan ke bawah mencetak prestasi," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Dia juga menekankan, fokus partai akan tegak lurus dan tidak lagi membahas manuver politik. Baik Dewan Kolonel, relawan pendukung kandidat capres, maupun isu lain yang justru kontra-produktif.

"Tidak ada lagi berbagai hal kecuali bergerak membangun prestasi di daerah dan turba (turun ke bawah) bersama masyarakat," sebutnya.

Diutarakannya pula, yang terpenting kekinian membangun wacana-wacana yang positif tentang konsepsi kepemimpinan yang ditawarkan. Bukan lagi berkutat dengan berbagai manuver politik.

"Mari kita dorong wacana-wacana yang positif tentang konsepsi kepemimpinan yang ditawarkan, bukan dari berbagai manuver, ada relawan, ada orang per orang," kata Hasto.

Ia menegaskan, wacana Pemilu 2024 terlalu dini dilakukan. Untuk itu, PDIP fokus pilih membantu rakyat terlebih dahulu.

"Sepertinya pemilu dengan wacana yang terlalu dini ini, mengurangi konsentrasi kita pada penyelesaian masalah ekonomi dan membangun kepemimpinan kita bagi bangsa-bangsa lain." tuturnya.

Meski Disanksi, Dewan Kolonel Terus Maju Dukung Puan Nyapres
DPP PDI Perjuangan memberikan sanski kepada Dewan Kolonel yang merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. 

Sanksi diberikan, lantaran tak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya tetap mendukung Puan Maharani maju pada Pilpres 2024.

"Tapi kita tetap, kalau kami dalam komunitas itu, ya kumpul-kumpul itu selalu support mbak Puan sebagai Ketua DPR, support politiknya, kinerjanya," kata Masinton, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (26/10).

Dia pun mengakui dirinya mendapat surat peringatan dan sanksi teguran keras oleh DPP PDI Perjuangan. Namun, hingga kini belum ada panggilan secara resmi dari DPP Perjuangan.

"Ya sudah dikasih surat. (Sanksi) peringatan keras dan terakhir. Ya kan enggak apa-apa, biasa aja. Terima surat peringatan bagian dari organisasi. Enggak tahu (bakal dipanggil DPP atau tidak)," ucapnya.

Lebih lanjut, Masinton beranggapan bahwa Dewan Kolonel tak melanggar AD/ART partai karena bukan organisasi resmi.

"Dekol itu kan enggak ada dalam struktur, bukan organisasi dalam organisasi. Ya itu kelompok kecil yang selama ini support Mbak Puan baik sebagai Ketua DPR atau Ketua DPP. Kalau terlembaga ya iya lah (langgar). Itu kumpul-kumpul aja support Mbak Puan," tegas Masinton.

Kendati demikian, Masinton memastikan dirinya akan patuh pada aturan partai. Meskipun akan tetap mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024, selagi menunggu keputusan Megawati.

Dewan Kolonel Kreatif Cari Muka
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun memastikan akal memanggil Dewan Kolonel buntut deklarasi dukungan terhadap Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024. Partai akan memanggil sejumlah anggota untuk dimintai keterangan soal itu.

Bidang Kehormatan sebelumnya telah menjatuhi sanksi tertulis kepada Dewan Kolonel. Namun, Koamaruddin memastikan bakal tetap memanggil sejumlah anggota Dewan Kolonel untuk dimintai keterangan.

"Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka. Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin," ujar Komaruddin di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Sementara itu, Dewan Kehormatan PDIP tak bakal memanggil Puan Maharani karena dinilai tidak terlibat dalam pembentukan tim tersebut. Pembentukan Dewan Kolonel hanya inisiatif sejumlah kader yang mendukung Puan.

"Mbak Puan Maharani sendiri tidakterlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," sebut Komaruddin.

Dewan Kolonel dibentuk pada September lalu oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP. Tim dibentuk untuk mendukung Puan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Tim berisi 12 anggota DPR Fraksi PDIP dari 11 fraksi. Mereka antara lain, Trimedya Panjaitan sebagai Koordinator dari Komisi III, Junimart Girsang dari Komisi II, Hendrawan Supratikno hingga Masinton Pasaribu dari Komisi XI.

Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi.  Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kemudian tim mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyampaikan bahwa Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujarnya.  ***