PDIP Sebut Sudah Setorkan Nama Terkait Reshuffle Kepada Presiden Jokowi
WJtoday, Jakarta - Wacana reshuffle oleh Presiden Jokowi masih hangat dibicarakan kalangan elite parpol. Terbukti, PDIP yang dikabarkan sudah menyetorkan sejumlah nama menteri yang yang layak dievaluasi dan diganti ke Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya telah memberikan masukan nama kadernya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana reshuffle menteri. Meski demikian, Hasto menyebut reshuffle adalah wewenang penuh dari Jokowi.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden, tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan," kata Hasto di Bandung, Senin (28/1/2023).
Meski mengakui sudah menyodorkan nama calon menteri untuk masuk Kabinet Indonesia Maju, Hasto enggan membocorkan nama itu.
"Tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (26/1/2023) sore. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pertemuan tersebut adalah hal biasa, sebab Jokowi biasanya sebelum ambil keputusan penting seperti reshuffle, akan menemui pimpinan parpol dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu.
"Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Meski demikian, Hasto menilai pertemuan Jokowi-Paloh adalah pertemuan presiden dengan pimpinan parpol seperti biasanya
"Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," kata dia.
Menurut Hasto, Jokowi hanya akan melakukn reshuffle dengan tujuan efektifitaz san memaksimalkan kinerja kabinet.
"PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden," ujarnya.***
