Pemberian Sertifikat Tanah: Ikhtiar Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi

Pemberian Sertifikat Tanah: Ikhtiar Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi
Lihat Foto

WJtoday, Bandung - Pemerintah Kota Bandung bersama Kantor Pertanahan Kota Bandung menyerahkan 713 bidang tanah di Kecamatan Sikasari secara bertahap. Sampai saat ini baru 134 bidang tanah yang tersampaikan kepada masyarakat. 

"Kami (Pemkot Bandung) mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Pertanahan yang membantu kami untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah atau rumah yang selama ini ditempatkan oleh masyarakat, " tutur Yana pada acara Penyerahan Sertifikat Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari BPN Kota Bandung kepada warga Kecamatan Sukasari, di Hotel Summer Hill, Selasa (25/1/2022).

Menurut Yana, dengan diberikannya sertifikat tersebut sebagai kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat tersebut. 

"Seluruh persyaratan lengkap. Bahwa dengan diberikannya hak milik sertifikat ini, memberikan kepastian hukum tanah ditempatkan ini memang betul adalah hak miliknya," sebutnya.

Pemberian sertifikat tersebut, imbuh Yana, juga sebagai ikhtiar pemerintah dalam upaya pemilihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. 

"Ikhtiar kita dalam pemulihan ekonomi pandemi Covid-19. Jadi apabila masih ada saudara atau tetangga yang belum punya (sertifikat) segera ajukan melalui aparat di kewilayahan," ujarnya. 

Baca juga: Tak Ada Tenaga Honorer Mulai 2023, Ini Respons Yana Mulyana

Sementara itu, Camat Sukasari, Sarjani Saleh menyampaikan, target pendaftar di wilayahnya mencapai 713 pemohon, dan sampai saat ini yang akan diserahkan sebanyak 134 bidang. 

"Tentu sisanya kita upayakan secara bertahap terus berkoordinasi dengan kantor Pertanahan," katanya. 

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin mengatakan, kekompakan menjadi hal utama untuk menyukseskan mencapai target yang diharapkan. 

"Jika ada lagi (yang belum mendaftar) tinggal didaftarkan. Ini harus kompak sehingga manfaatkan dan kelola dengan baik," ujarnya. 

Ia pun mengimbau kepada aparat kewilayahan untuk terus mendata masyarakat yang belum terdaftar, agar segera dibantu untuk mendapatkan haknya. 

"Ini (sertifikat) sebagai bukti penting. Kita himbau RT juga RW yang belum. Kita harap Kota Bandung sebagai kota lengkap pertama di Indonesia," kata Andi.  ***