Pemekaran Wilayah Mutlak Jadi Prioritas di Jawa Barat   

Pemekaran Wilayah Mutlak Jadi Prioritas di Jawa Barat   
Anggota Komisi I DPRD Jabar Raden Tedi

Wjtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah memproses usulan Indramayu Barat menjadi daerah otonomi baru (DOB). Bersamaan dengan itu, pengusulan Bogor Timur jadi DOB tengah diproses.

Gubernur Jabar M Ridwan Kamil (Kang Emil) menyerahkan kedua berkas calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar dalam rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut.

"Jabar sedang memproses dua daerah calon daerah persiapan otonomi baru itu," kata Kang Emil di Bandung, Minggu (28/3).

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengusulkan pemekaran tiga daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan. Ketiga daerah tersebut merupakan yang paling siap untuk dimekarkan dan berkas usulannya pun sudah sampai di meja Kementerian Dalam Negeri.

 "Selama 2 tahun ini menjadi lima daerah yang diusulkan dimekarkan," ujar Emil.

Untuk usulan Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat, menurut dia, baru tahap penyelesaian persyaratan administrasi di tingkat desa daerah induk. Hal ini telah mendapat persetujuan dari DPRD dan kepala daerah induk.

Sesuai dengan peraturan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bila ingin pemekaran daerah. Pertama, persyaratan dasar yang terdiri ataskewilayahan dan kapasitas daerah.

Kedua, persyaratan administrasi, mulai dari keputusan musyawarah desa, persetujuan bersama DPRD, hingga kepala daerah induk, serta persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Raden Tedi mengatakan, lima daerah tersebut sangat layak dimekarkan sebagai wilayah otonomi baru.

Tedi memaparkan, secara geografis maupun demografis Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas. Apalagi, sambungnya, total jumlah penduduk di satu kabupaten di Jabar bisa hampir sama dengan penduduk di satu provinsi di luar Pulau Jawa.

Pihaknya juga telah mendengar penyataan dari Gubernur Jabar M Ridwan Kamil yang menyatakan idealnya Jabar harus memiliki lebih dari 40 kabupaten/kota.

"Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Jawa Barat memang idealnya memiliki 40 kabupaten kota dibandingkan dengan saat ini sebanyak 27 kabupaten kota," kata politikus PAN ini

Menurut Pandangan Tedi pembentukan DOB di Jabar menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang yang harus direalisasikan pemerintah.

Oleh karena itu DPRD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) dan meminta Pemerintah Pusat untuk segera mencabut moratorium DOB.

Menurut Tedi, bagi masyarakat Jawa Barat percepatan pencabutan moratorium DOB oleh Pemerintah Pusat sudah sangat mendesak.

Tedi mengatakan mendesak dan penting karena pembentukan DOB itu yang pertama untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat terjadinya percepatan pembangunan di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ***