Pemkab Garut Data Pengemudi Ojol untuk Bansos Subsidi BBM

Pemkab Garut Data Pengemudi Ojol untuk Bansos Subsidi BBM
Lihat Foto

WJoday, Garut - Komponen Penyedia jasa transportasi yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Garut Bersatu atau ADOGB melakukan audiensi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu.

Mereka diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman bersama unsur forkopomda, di Ruang Rapat Paripurna DRPD Kabupaten Garut, Kamis (8/9).

Helmi menuturkan ada beberapa tuntutan yang dilontarkan dalam audiensi ini, dua di antaranya adalah terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan pengadaan subsidi atau bantuan bagi para pengemudi ojek online atau ojol ini.

Ia mengungkapkan jika Pemkab Garut khususnya melalui Bupati Garut, Rudy Gunawan, telah menyampaikan Kabupaten Garut menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kemarin juga Pak Bupati sudah menyampaikan, sudah suratnya sudah disampaikan oleh DPRD ke pemerintah pusat bahwa kita menolak kenaikan BBM," ujar Helmi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (9/9/2022).

Berkaitan dengan tuntutan mengenai subsidi atau bantuan untuk ojol, imbuh wabup, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, telah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan dana sekitar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial bagi masyarakat.

"Dua persen ini kalau diuangkan dari DTU Rp12,5 miliar, ya memang sebenarnya berat juga kita, makanya kita kemarin juga pak bupati juga kita sudah berjalan ya, kami mengambil dari dana yang memang bisa kita alihkan ya, alihkan Rp12,5 miliar ini dan ini sudah kami lakukan beberapa kali rapat yang harus segera dilaporkan tanggal 15 (September)," papar Helmi.

Untuk penyaluran bantuan sendiri, Helmi menjelaskan jika saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan penerima bantuan, khususnya pendataan pengemudi ojol.

"Nah, kita kan perubahan itu insya Allah Oktober itu sudah bisa running sekarangkan (masih) pembahasan perubahan, yang jelas di perubahan pasti masuk aja," katanya.

"1 Oktober itu mudah-mudahan bisa di cairkan bahkan kalau misalkan memungkinkan diaturannya, sekarang-sekarang kemudian juga by name by address sudah lengkap itu kan bisa kita keluarkan karena uangnya," Helmi melanjutkan..

Untuk mengantisipasi data yang double, lanjut Wabup Garut, pihaknya akan melakukan verifikasi data melalui dinas sosial, agar tidak terjadi penerima bantuan yang double.

"Tidak boleh, tidak boleh double, makanya di sini ada verifikasi, kita ini mekanismenya kan mekanisme akhirnya dari di Dinas Perhubungan masuk ke Dinas Sosial, nah di Dinas Sosial itu biasanya ada pemadanan, ada verifikasi," tandasnya.  ***