Pemprov Jabar Terapkan Prokes Ketat dalam Seleksi Ribuan Pegawai Pemerintah
WJtoday, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Jawa Barat bakal menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dalam seleksi pegawai pemerintah. Prokes tersebut wajib diterapkan apalagi dengan rencana membuka ribuan lowongan pekerjaan untuk pegawai pemerintah pada 2021 ini.
Tahun ini, Pemprov Jabar membuka kurang lebih 500 posisi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 16.000 posisi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK sendiri diprioritaskan untuk guru tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Hermin Wijaya mengatakan, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pengumuman dan pelaksanaan seleksi.
"Kami sudah menyiapkan semuanya, mulai dari draft pengumuman, rincian formasi, juknis verifikasi, dan juknis pelaksanaan tes dengan protokol. Tinggal menunggu juknis dari pemerintah pusat. Setelah itu keluar, kami akan langsung mengumumkan," kata Hermin, Kamis (27/5/2021).
Sambil menunggu juknis dari pemerintah pusat turun, kata Hermin, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan seleksi secara komprehensif. Apalagi, di tengah pandemi, pelaksanaan seleksi harus menerapkan prokes ketat.
Selain pembatasan jumlah peserta seleksi dalam satu sesi, alur keluar-masuk dan pergantian peserta seleksi CPNS dan PPPK intens dimatangkan untuk mengurangi risiko interaksi antara peserta dan menghindari kerumunan.
"Sebagai gambaran tahun lalu, ada sekitar 41.000 pendaftar. Di masa pandemi, kami harus benar-benar mengatur sampai membuat simulai. Ada tiga sesi, setiap sesi sekitar 350 peserta, ini bagaimana pertukaran peserta (antar sesi) harus direncanakan dengan baik," katanya.
"Kami harus benar-benar memperhitungkan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi dengan sebaik-baiknya. Semua protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat, termasuk bagaimana penanganan peserta yang sakit. Kami terus-menerus membuat strategi pelaksanaan seleksi itu," ujarnya.
Hermin pun memberikan sejumlah tips kepada masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Tips pertama adalah semua calon pendaftar harus memenuhi persyaratan administrasi dengan lengkap.
"Banyak yang gugur karena tidak melihat formasi. Formasi itu ditetapkan jurusannya apa, tapi banyak pendaftar yang mendaftar tidak sesuai dengan jurusan (linieritas jurusan terhadap formasi). Banyak juga yang tidak sesuai aturan. Misal foto harus berlatar belakang merah, tapi banyak yang tidak sesuai," ucapnya.
"Sekarang sudah pakai perbekasan digital. Pada saat scan berkas, pendaftar harus memastikan berkas terlihat jelas dan dapat dibaca tim seleksi. Jangan sampai hasil yang di-scan itu tidak jelas," katanya.
Jika lolos administrasi dan masuk tahapan seleksi, Hermin meminta pendaftar untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh sampai mempersiapkan kondisi fisik saat pelaksanaan.
"Jangan mendaftar mepet dengan waktu batas pendaftaran. Kemudian saat mengakses situs diusahakan di luar jam kerja. Saat seleksi ujian, itu jangan tergesa-gesa, lihat ujian kapan, persiapkan. Apa yang dipersyaratkan, ATK dan lain-lain harus disiapkan juga," ujarnya.
Hermin juga mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi terkait seleksi CPNS dan PPPK ke situs-situs resmi, seperti situs resmi BKD Jabar. Selain itu, dia menegaskan bahwa pendaftaran CPNS dan PPPK gratis dan tidak dipungut biaya.
"Ini semua gratis, tidak ada biaya, tidak ada biaya, betul-betul free. Kalau ada yang minta biaya, itu tidak valid dan tidak resmi. Kejadian-kejadian itu ada, selalu ada. Itu sudah tidak zaman. Sekali lagi, ikuti informasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemda Provinsi Jabar dari BKD Jabar," ucapnya. ***
