Penyebab Kepuasan Publik pada Jokowi Turun di Survei Indikator Politik

Penyebab Kepuasan Publik pada Jokowi Turun di Survei Indikator Politik
Lihat Foto

WJToday, Jakarta - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun ke angka 58,1 persen atau drop sebesar 6 persen dari survei sebelumnya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi saat itu sebesar 72 persen.

Survei Indikator Politik Indonesia itu dilakukan pada 5-10 Mei 2022 yang melibatkan 1.228 responden dari metode random digit dialing (RDD) dan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan responden yang menyatakan sangat puas berjumlah delapan persen.

"Yang mengatakan cukup puas 50,1 persen, total 58,1 persen," kata Burhanuddin dalam konferensi pers virual pada Ahad, 15 Mei 2022.

Sedangkan responden yang menyatakan tak puas dengan kinerja Presiden Jokowi tercatat sebanyak 29,1 persen dan tidak puas sama sekali 6,1 persen. Artinya, kata dia, sebanyak 35,2 persen tidak puas. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 6,7 persen.

Sebelumnya, IPI melakukan survei pada 20-25 April 2022 yang melibatkan 1.219 responden dari metode random digit dialing (RDD) dan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden menunjukkan 10,6 persen sangat puas dan 58,5 persen cukup puas atau total 64,1 persen terhadap kinerja Jokowi.

Menurut Burhanuddin, faktor utama menurunnya tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi ini adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok.

“Ada 35,2 persen tadi, masyarakat yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Apa alasan utamanya, clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Sebelumnya itu yang paling tinggi, seperti zaman Covid sedang merajalela, itu adalah Covid,” ujarnya.

Kini setelah Covid-19 terkendali, isu itu tetap penting. Kemudian yang menjadi sumber ketidakpuasan pemberian bantuan yang tidak merata. Misalnya, terkait dengan pendistribusian BLT minyak goreng.

Kemudian, penyebab lainnya adalah terkait dengan lapangan kerja atau pengangguran hingga pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng.

“Kalau mereka puas 58,1 persen tadi, itu karena 27,7 persen Pak Jokowi dianggap sukses membangun 20,1 persen kinerjanya sudah bagus, dan lain-lain,” tuturnya.

Ada pula yang menilai Jokowi sebagai pribadi yang baik dan merakyat. Kemudian penanganan mudik lebaran dinilai baik dan pribadi Jokowi tidak ingin berprasangka buruk.***