PHK Industri Tekstil hingga Alas Kaki Merajalela, Pemerintah Didesak Lindungi Pasar Dalam Negeri dari Produk Impor
WJtoday, Jakarta - Kalangan Pengusaha hingga Serikat Pekerja kompak menuntut Pemerintah segera mengambil tindakan atas gelombang PHK di industri tekstil hingga alas kaki yang masih berlanjut sejak awal 2023. Pemerintah diminta mampu melindungi pasar domestik agar para produsen lokal mempunyai ruang untuk berjualan di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa mengatakan saat ini kondisi perekonomian negara tujuan ekspor masih belum melakukan perbaikan. Hasilnya mereka mengurangi permintaan produk dari Indonesia yang berakibat turunnya kapasitas produksi industri di dalam negeri.
Disisi lain kondisi pelemahan ekonomi itu juga membuat beberapa negara, seperti China dan India mengambil kebijakan untuk membatasi barang impor, atau yang disebut trade barrier. Hal itu bertujuan agar melindungi pasar dalam negeri agar tidak diserbu oleh produk impor dari negara lain dan menjadi pesaing bagi produsen lokal.
"Kalau kita bicara pembatasan, seperti teman kita di hulu Mereka sebelumnya ekspor ke India, tapi India juga berusaha menjaga lokal Marketnya, sehingga makin sulit lah produk dari Indonesia masuk kesana, sekarang berbagai Negara itu sedang giat-giatnya untuk membuat regulasi yang disebut trade barrier," ujar Jemmy, melalui keterangannya, dikutip Jumat (2/6/2023).
Lebih lanjut, Jemmy menjelaskan kondisi industri tekstil di dalam negeri. Menurutnya pada triwulan pertama tahun 2023, setidaknya sudah terdapat hingga empat pabrik tekstil yang tutup alias berhenti produksi. Lantaran jualan ekspor susah, dalam negeri pun produk impor tidak mau kalah.
Karena menurutnya ditengah banyak negara lain membatasi produk dari luar untuk melindungi industri dalam negeri, Indonesia justru masih belum melakukan pembatasan atas masuknya produk impor. Berdasarkan data dari BPS, pada Januari 2023 lalu, nilai impor barang konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2022. Pada Januari 2022 nilai impor barang konsumsi sebesar USD1,58 miliar, sedangkan pada Januari 2023 meningkat menjadi USD1,60 miliar.
"Satu lagi yang memperparah TPT nasional adalah seperti China yang menyasar maket Indonesia, sehingga yang dulunya market milik produsen dalam negeri, itu diambil dengan produk China," kata Jemmy.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Rustadi menambahkan saat ini pihaknya tengah menangani ribuan masalah PHK di industri tekstil hingga alas kaki. Hal itu dikarenakan kapasitas produksi perusahaan mengalami penurunan seiring order yang juga turun.
Mayoritas pada perusahaan yang berada di Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang menjadi sentra produksi produk tekstil, garmen, dan alas kaki. Bahkan hingga kuartal pertama 2023, untuk diwilayah Jawa Barat laporan PHK yang masuk sekitar 6 ribuan karyawan sedangkan di Jawa Tengah terdapat 8 ribuan karyawan yang terkena PHK setidaknya catatan hingga kuartal 1 2023.
"Tekstil itu banyak pabrik yang tutup iya, tapi banyak juga tidak melaporkan ke dinas tenaga kerja apalagi kami, karena phk yang berdasarkan kesepakatan atau mengundurkan diri itu kan memang tidak wajib melapor," kata Rustadi.
Senada dengan Jemmy, Ketum KSPN itu juga mendorong Pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk melindungi pasar dalam negeri untuk para industri lokal berjualan. Sebab saat ini produsen lokal masih menghadapi lawan baru seperti produk-produk impor.
"Jadi sebetulnya Pemerintah harus menyetop barang impor ilegal, maupun membatasi produk impor, apalagi impor barang bekas. Tapi yang dalam negeri juga harus dijagai, karena kan pangsa pasar dalam negeri itu sebetulnya luas bangat, kalau pasar kita tidak dijagain, dan dikuasai oleh pasar dari luar negeri, maka industri yang orientasinya pasar lokal kita akan rontok juga, pekerja di PHK dan pengangguran akan meningkat," pungkasnya. ***
